KAJIAN YURIDIS PENGUPAHAN DAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Abstract

Penulisan ini dilakukan dengan maksud mengkaji dan menganalisa mengenai pengupahan serta penangguhan pembayaran upah kepada pekerja dengan sistem PKWT pasca disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pada penulisan ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan didasarkan pada pendekatan undang-undang. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat beberapa perubahan pengaturan pengupahan pasca disahkannya Undang-undang Cipta Kerja tersebut. Perubahan-perubahan tersebut yakni terletak pada diaturnya pengaturan mengenai upah pekerja berdasarkan satuan waktu, pengaturan upah lembur bagi pekerja yang bekerja di luar dari jam kerja, pembayaran uang kompensasi bagi pekerja PKWT yang telah menyelesaikan masa kerjanya, dan penghapusan penangguhan pembayaran upah pekerja. Sehingga setiap perusahaan yang menggunakan jasa pekerja PKWT diwajibkan melakukan penyesuaian aturan terkait pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana yang tertuang dalam peraturan terbaru.

This writing is carried out to examine and analyze wages and the suspension of wage payments for workers in a PKWT system after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. At this writing apply normative legal research methods with a statutory approach. The result of this research reveal that there have been some changes about wage arrangements after the enactment of Law concerning Job Creation. Some of these changes lie in the regulation of workers' wages based on time units, overtime pay arrangements for workers who work outside of working hours, payment of compensation for PKWT workers who have completed their work period, and the abolition of deferral of payment of workers' wages. So that every company that uses the services of PKWT workers is required to make adjustments to the rules regarding the implementation of certain time work agreements as stated in the latest regulations.