KEABSAHAN PERJANJIAN FINTECH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji keabsahan perjanjian fintech didasarkan pada peraturan otoritas jasa keuangan, UU ITE dan KUHPerdata. Kajian ini bermetodekan yridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil studi ini menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan dalam perjanjian fintech tersebut. Dasar hukum perjanjian fintech tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1313 KUHPerdata. Dasar hukum lainnya tercantum dalam Pasal 26 UU ITE dan Pasal 36 POJK. Peraturan OJK mengatur lebih spesifik daripada UU ITE yang hanya melarang adanya pengambilan data dari pihak lain tanpa sepengetahuan dari pihak pengguna jasa keuangan. Keabsahan perjanjian fintech ditentukan oleh pihak penyelenggara karena pihak penyelenggara yang mengeluarkan perjanjian fintech. Pihak penyelenggara sebagai pihak penyedia layanan jasa keuangan, maka pihak penyelenggara menentukan keabsahan dari transaksi yang diadakan oleh pihak pengguna jasa keuangan tersebut. Dengan demikian, keabsahannya bukan keabsahan otentik. Sah atau tidaknya perjanjian fintech itu dikaji dengan menggunakan Pasal 1320 KUH Perdata.

Kata Kunci: Perjanjian, Fintech, Keabsahan dan Hukum Perdata.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the validity of fintech agreements based on financial services authority regulations, the ITE Law and the Civil Code. This study uses a normative juridical approach with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that there were violations committed in the fintech agreement. The legal basis for the fintech agreement is stated in Article 1320 of the Civil Code and Article 1313 of the Civil Code. Other legal grounds are stated in Article 26 of the ITE Law and Article 36 of the POJK. OJK regulations regulate more specifically than the ITE Law which only prohibits data collection from other parties without the knowledge of the users of financial services. The validity of the fintech agreement is determined by the organizer because it is the organizer who issues the fintech agreement. The organizer as the provider of financial services, then the organizer determines the validity of the transactions held by the users of the financial services. Thus, its validity is not authentic validity. The validity of the fintech agreement is reviewed using Article 1320 of the Civil Code.

Keywords: Agreement, Fintech, Legality and Civil Law