PENYELESAIAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN MEKANISME MEDIASI PENAL PADA TAHAP PENUNTUTAN SESUAI DENGAN PERPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahuo Kepastian Hukum dan Peran Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum dalam suatu undang-undang, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang nomor 11 Tahun 2021 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hasil Penelitian menunjukan bahwa keadilan restoratif yang sebenarnya belum pernah diatur dalam sumber Hukum Formil Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang konsep ini berbentuk restorative justice dan penal mediasi, dimana penulis berfokus kepada apa yang dijadikan objek untuk mediasi penal yang tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Kejaksaan ini dan juga dalam segi jangka waktu berapa lama proses mediasi penal ini berlakupun tidak secara eksplisit dijelaskan, oleh karena itu penulis mengadakan penulisan artikel ini guna untuk pembangunan hukum kedepannya agar tidak ada tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

The purpose of this paper is to find out the Legal Certainty and the Role of Penal Mediation in the Settlement of Criminal Cases in Indonesia. The research method used is normative juridical which focuses on the study of legal norms in a law, which in this case is Law Number 11 of 2021 concerning amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. The results of the study show that restorative justice has never actually been regulated in the source of formal law of the Republic of Indonesia, namely Law Number 8 of 1991 concerning the Criminal Procedure Code, which this concept takes the form of restorative justice and penal mediation, where the author focuses on what is used as an object for penal mediation which is not clearly regulated in this Prosecutor's Law and also in terms of how long the penal mediation process is valid, it is not explicitly explained, therefore the author is writing this article for future legal development so that there is no overlap between one regulation and another.