LEGALITAS PENGOPERASIAN UNMANNED AERIAL VEHICLE DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

  • Abrienne Jovellana Shanice Fakultas Hukum, Universitas Udayana
  • Made Maharta Yasa Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstract

Konflik bersenjata merupakan suatu situasi yang biasanya ada dalam perang, dimana terjadi pertikaian atau perselisihan di dalam suatu wilayah negara. Pertahanan negara merupakan salah satu bentuk pengendalian atas konflik bersenjata. Salah satu bentuk pertahanan negara yang mulai diterapkan atas hasil perkembangan teknologi adalah penggunaan Unmanned Aerial Vehicle atau drone dalam konflik bersenjata. Akan tetapi, setiap bentuk konflik bersenjata harus berjalan sesuai dengan aturan-aturan hukum humaniter internasional, tidak terkecuali peraturan dan pengoperasian drone. Tujuan dari studi ini adalah untuk menelaah aturan yang digunakan untuk mengatur tentang drone sebagai salah satu alat perang modern dan apakah hukum nasional tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang telah ada. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan berfokus pada pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang didapatkan dari studi ini menunjukan bahwa Unmanned Aerial Vehicle sudah bias dianggap sebagai senjata yang sah untuk dipergunakkan dalam sebuah konflik bersenjata. Akan tetapi, masih cukup sulit untuk menjamin prinsip pembedaan dalam pengoperasian Unmanned Aerial Vehicle.


Armed conflict is a situation usually in war, where disputes or disputes occur within a country's territory. In fact, the disputing parties must refrain from resolving disputes by using violence against each other, namely the armed conflict itself. One form of national defense that has begun to be implemented as a result of technological developments is the use of Unmanned Aerial Vehicles or drones in armed conflicts. However, every form of armed conflict must proceed according to the rules of international humanitarian law, including the regulation and operation of drones. The purpose of this study is to examine the rules used to regulate drones as a means of modern warfare and whether these national laws are in accordance with existing international humanitarian law principles. This study uses normative legal research methods by focusing on statutory ahalroaches. The conclusion of this study is that Unmanned Aerial Vehicles can be considered as legal weapons used in an armed conflict. However, it is still quite difficult to guarantee the principle of distinction in the operation of Unmanned Aerial Vehicles.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2025-03-11
How to Cite
SHANICE, Abrienne Jovellana; YASA, Made Maharta. LEGALITAS PENGOPERASIAN UNMANNED AERIAL VEHICLE DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. Kertha Desa, [S.l.], v. 13, n. 4, p. 251-261, mar. 2025. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/102156>. Date accessed: 02 apr. 2025.
Section
Articles