PENGATURAN PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kompleksitas problematika pengaturan pidana denda bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi serta memformulasikan pengaturan pidana denda terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi pada masa yang akan datang. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahwa hasil studi menunjukkan pengaturan pidana denda terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi belum mengakomodir mekanisme alternatif apabila harta benda korporasi yang telah disita dan dilelang untuk pembayaran pidana denda ternyata tidak setara atau tidak mencukupi daripada nilai pidana denda yang telah ditetapkan. Adapaun tindakan yang dapat dilakukan guna mengatasi problematika tersebut dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara. Pertama, dengan mengadopsi sistem sita aset berbasis nilai yang memungkinkan penentuan nilai hasil dan alat-alat kejahatan, dan kemudian melakukan penyitaan atau perampasan aset yang bernilai setara. Dengan demikian terdapat ruang untuk merampas harta benda kekayaan milik korporasi asalkan harta kekayaan tersebut bernilai sama dengan nilai denda yang harus dibayarkan oleh korporasi, sehingga negara tetap dapat memperoleh nilai denda sebagaimana yang telah ditetapkan kepada korporasi. Kedua, dengan menerapkan teori pertanggungjawaban pengganti, dimana teori tersebut memungkinkan untuk membebankan suatu pertanggungjawaban korporasi kepada kepada pengurus korporasi, termasuk pula terhadap pidana denda. Kata Kunci: Pidana Denda, Korporasi, Sita Aset Berbasis Nilai. ABSTRACT This study aims to find out the complexity of the problem of criminal regulation of fines against corporations as perpetrators of corruption crimes and conceptualize the criminal arrangement of fines against corporations as perpetrators of corruption crimes in the future. The study applies normative legal research methods with a statutory and conceptual approach. The results of the study showed that the criminal arrangement of fines against corporations as perpetrators of corruption crimes has not accommodated alternative mechanisms if the property that has been auctioned for the payment of criminal fines turns out to be unequal or insufficient than the criminal value of the fine that has been set. There are many actions that can be done to overcome the problem can be done through 2 (two) ways. First, by adopting a value-based asset Confiscation system that allows the determination of the value of proceeds and tools of crime, and then confiscation or seizure of assets of equal value. Thus there is room to seize the property of the property of the corporation as long as the property is equal to the value of the fine to be paid by the corporation, so that state can still get the value of the fine as stipulated to the corporation. Second, by applying the vicarious liabillity theory, where the theory makes it possible to impose a corporate liability to the corporate board, including against criminal fines. Key Words: Criminal Fine, Corporation, Value-Based Confiscation System