Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Iklan Produk Menyesatkan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk didapatnya pengetahuan lebih dalam mengenai bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dari iklan yang menyesatkan serta untuk mengetahui bagaimanakah tanggungjawab pelaku usaha atas tayangan iklan yang menyesatkan. Jenis metode penelitian yang dimasukan dalam jurnal ini yaitu yuridis normatif, yaitu sebuah upaya atau prosedur yang dikuatkan untuk mengembangkan konsep masalah atas penelitian data sekunder dengan pendekatan menelaah asas- asas, peraturan dan konsep- konsep  yang berkenaan dengan TanggungJawab Hukum Pelaku Usaha Atas sebuah tayangan Iklan Yang menyesatkan bagi Konsumen. Hasil penelitian yang didapatkan dalam jurnal ini yaitu perlindungan konsumen atas sebuah tayangan iklan yang menyesatkan telah diatur dibeberapa hukum positif di indonesia dan tata cara periklanan di indonesia akan tetapi belum ada pengaturan yang jelas mengenai siapakah yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut. Akan tetapi jika merujuk pada penggunaan asas lex posterior Derogat Legi Priori maka yang bertanggung jawab adalah pihak media periklanan sesuai dengan UU No 18 Tahun 2012. Mengenai sanksi bagi pelanggar tersebut telah diatur secara jelas dalam Bab XIII Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Kata kunci: tanggung jawab, perlindungan hukum, iklan menyesatkan

ABSTRACT

This writing aims to obtain deeper knowledge about how legal protection for consumers from misleading advertisements and to find out how the responsibility of business actors for misleading advertisements. The type of research method included in this journal is juridical normative, which is an effort or procedure that is strengthened to develop problem concepts for secondary data research with an approach of examining principles, regulations and concepts relating to the Legal Responsibility of Business Actors for an Ad impressions that are misleading for consumers. The research results obtained in this journal are that consumer protection for misleading advertisements has been regulated in several positive laws in Indonesia and the procedures for advertising in Indonesia, but there is no clear regulation regarding who is responsible for this. However, when referring to the use of the lex posterior principle of Derogat Legi Priori, the party responsible is the advertising media in accordance with Law No. 18 of 2012. Regarding sanctions for violators, it has been clearly regulated in Chapter XIII of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection.

Key words: responsible, legal protection, misleading advertising