ANALISIS YURIDIS PEMBEBANAN UANG PENGGANTI TERHADAP KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI?

Abstract

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan bersifat fakultatif, terkait ketidakmampuan melaksanakan pembayaran uang pengganti, sanksi yang dapat dijatuhkan yakni pidana penjara. Korporasi sebagai subyek hukum tidak dapat dijatuhkan pidana penjara sehingga terjadi kekosongan norma mengenai sanksi pengganti terhadap korporasi yang tidak melaksanakan pembayaran uang pengganti. Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana eksistensi pidana tambahan pembayaran uang pengganti serta bagaimana sanksi terhadap korporasi yang harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sanksi pengganti terhadap korporasi yang tidak melaksanakan pembayaran uang pengganti tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 menunjukan bahwa tidak terdapat ketentuan sanksi yang dapat diterapkan kepada korporasi apabila harta benda miliknya yang dilelang oleh jaksa masih tidak mampu mencukupi untuk membayar uang pengganti.
Kata Kunci : Uang Pengganti, Korporasi, Tindak Pidana Korupsi.