PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM BATIK MELALUI PENDAFTARAN MEREK KOLEKTIF BERDASARKAN HUKUM MEREK NASIONAL

Abstract

Studi ini bertujuan untuk dilakukan pengkajian terhadap perlindungan hukum bagi UMKM Batik dengan mendaftarkan merek kolektif sesuai dengan hukum merek nasional, serta untuk menganalisis akibat hukum dari pendaftaran merek kolektif terhadap UMKM Batik dengan metode penelitian yang dipergunakan yakni hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dari studi ini didapatkan hasil yaitu pendaftaran UMKM Batik sebagai merek kolektif dapat diberikan sebagai wujud dari perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Dalam peraturan mengenai merek dan indikasi geografis telah diatur perlindungan hukum terhadap merek terdaftar secara preventif dan juga berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan merek tidak dapat didaftarkan atau permohonan ditolak oleh Kantor Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan perlindungan hukum secara represif yaitu pemberian sanksi apabila terjadi sengketa sesuai Pasal 100 UU MIG yang memberikan ancaman pidana penjara maupun denda. Kemudian ketika UMKM Batik sebagai merek kolektif telah didaftarkan, maka merek tersebut mendapatkan hak eksklusif bagi pemilik dan/atau pemegangnya yang mencegah pemanfaatan merek oleh pihak lain tanpa izin. Pada Pasal 41 ayat (1) UU MIG, diatur bahwa hak atas merek terdaftar dapat dialihkan apabila terjadi mekanisme khusus seperti adanya perjanjian, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, atau sebab lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

ABSTRACT

This study aims to assess the legal protection for UMKM Batik by registering collective trademarks in accordance with national trademark law, as well as to analyze the legal consequences of collective trademark registration for UMKM Batik with the research method used is normative law with a statutory approach. From this study, the results obtained are the registration of UMKM Batik as a collective brand can be given as a form of legal protection preventively and repressively. The regulations on trademarks and geographical indications have regulated the legal protection of registered trademarks in a preventive manner and also related to matters that cause the trademark cannot be registered or the application is rejected by the Office of the Directorate General of Intellectual Property Rights. While repressive legal protection is the provision of sanctions in the event of a dispute in accordance with Article 100 of the MIG Law which provides the threat of imprisonment and fines. Then when UMKM Batik as a collective trademark has been registered, the trademark gets exclusive rights for the owner and / or holder that prevents the utilization of the trademark by other parties without permission. In Article 41 paragraph (1) of the MIG Law, it is stipulated that the rights to registered trademarks can be transferred in the event of a special mechanism such as an agreement, inheritance, will, grant, waqf, or other causes permitted by laws and regulations.