PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BPOM TERHADAP FENOMENA PEREDARAN OBAT SIRUP PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT ANAK

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pandangan undang-undang terkait kesehatan terhadap fenomena peredaran obat sirup penyebab gagal ginjal akut anak dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum BPOM terhadap fenomena ini. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif menggunakan literatur-literatur untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang memiliki kaitan erat dengan pokok permasalahan pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa adanya peredaran obat sirup ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Kesehatan serta Cara Pembuatan Obat yang Baik. Kemudian, bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dilakukan oleh BPOM yaitu dengan memperkuat fungsi pengawasan pre-market dan post-market atas obat-obatan yang beredar dan melakukan uji obat-obatan secara mandiri selain itu karena masih lemahnya fungsi pengawasan dari BPOM yang diatur dalam Perpres BPOM maka perlu dilakukannya pengesahan atas Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan untuk memperkuat fungsi, kewenangan serta pengaturan sanksi bagi BPOM.

The purpose of this writing is to determine the views of health-related laws on the phenomenon of the circulation of syrup drugs that cause acute kidney failure in children and to determine the form of BPOM legal responsibility for this phenomenon. This research method uses normative juridical method using literature to search for concepts, theories, opinions, and discoveries that have a close relationship with the subject matter in this study. The result of this study is that the circulation of syrup drugs is not in accordance with the provisions of the Health Act and How To Make Good Medicine. Then, the form of legal responsibility that can be done by BPOM is to strengthen the function of pre-market and post-market supervision of drugs in circulation and test drugs independently in addition to the weak supervisory function of BPOM regulated in the BPOM Presidential Regulation, it is necessary to ratify the draft law on drug and food supervision to strengthen the function, authority and regulation of sanctions for BPOM.