ANALISIS KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA FIKTIF POSITIF SEBAGAI OBYEK SENGKETA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian perkara fiktif positif sebagai obyek sengekta tata usaha negara dan sikap hakim dalam menyelesaiakan kasus tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah mekanisme dari penyelesaian sengketa fiktif positif ini menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan khususnya pada pasal 53. Mekanisme nya melakukan pengajuan terlebih dahulu ke pengadilan, kemudian melengkapi seluruh berkas permohonan untuk selanjutnya diproses dan dibuatkan jadwal persidangan. Pada mekanisme persidangan inilah sikap hakim ditentukan, harus bisa dengan baik dan teliti mencari kebenaran-kebenaran materiil yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa fiktif positif ini. Putusan fiktif positif ini masih termasuk kedalam golongan Keputusan Tata Usaha Negara, karena para pihaknya sendiri masih melibatkan badan dan/atau pejabat pemerintahan.

This research was conducted with the aim of analyzing the mechanism of settlement of positive fictitious cases as objects of state administrative disputes and the attitude of judges in resolving these cases. The author uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of this study are that the mechanism for resolving positive fictitious disputes conforms to the provisions contained in the Government Administration Act, especially in Article 53. The mechanism is to first submit an application to the court, then complete all application files for further processing and a trial schedule is made. It is in this trial mechanism that the judge's attitude is determined, he must be able to properly and thoroughly search for material truths related to the resolution of this positive fictitious dispute. This fictitious positive decision is still included in the category of State Administrative Decisions, because the parties themselves still involve government agencies and/or officials.