PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN PENINGKATAN PELAYANAN PELABUHAN LAUT SEBAGAI PERWUJUDAN POROS MARITIM DUNIA BERDASARKAN PERSPEKTIF PANCASILA

Abstract

Penulisan paper ini bertujuan untuk menganalisis penyederhanaan birokrasi dan peningkatan pelayanan pelabuhan laut di Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang membujur dari Sabang hingga Merauke dengan masing-masing pulau memiliki perairan dan daratan yang luas, maka pelabuhan menjadi fungsi strategis di Indonesia. Isu masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi pelayanan dan birokrasi di pelabuhan indonesia serta bagaimana mewujudkan pelabuhan berporos maritim berdasarkan perspektif Pancasila. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode normatif. Hasil dari analisis penelitian menujukkan bahwa pelabuhan di Indonesia masih tidak efektif dan efisien banyaknya stakeholder baik pemerintah maupun swasta di pelabuhan laut yang tidak terintegrasi dan tumpang tindih yang menyebabkan inefisiensi. Pelabuhan yang kurang produktif serta inefisien membuat muatan internasional tidak tertarik untuk singgah di pelabuhan Indonesia. menyebabkan. Maka solusi atas masalah tersebut ialah perlu dilakukan refungsionalisasi dan rekontruksi ke pelabuhan terutama di era globalisasi dengan tetap berpedoman pada Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila guna mewujudkan pelabuhan berporos maritim berdaya saing di dunia internasional.

This paper purpose to analyze the simplification of the bureaucracy and the improvement of seaport services in Indonesia. As an archipelagic country that stretches from Sabang to Merauke with each island having extensive waters and land, the port becomes a strategic function in Indonesia. The issues in this research are how the conditions of service and bureaucracy in Indonesian ports are and how to realize a maritime axis port based on the Pancasila perspective. This research is descriptive by using the normative method. The results of the research analysis show that ports in Indonesia are still ineffective and efficient because many stakeholders, both government and private, in seaports are not integrated and overlapping which causes inefficiency. Ports that are less productive and inefficient make international cargo not interested in stopping at Indonesian ports. cause. So the solution to this problem is that it is necessary to carry out refunctionalization and reconstruction of ports, especially in the era of globalization while still being guided by the Preamble to the 1945 Constitution and Pancasila in order to create a competitive maritime axis port in the international world.