RELEVANSI SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIIKUTI DENGAN AKTA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN YANG TELAH MELAMPAUI JANGKA WAKTU

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan yang diikuti Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang telah melampaui jangka waktu dan mengidentfikasi akibat hukum lampaunya waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang diikuti Akta Pembebanan Hak Tanggungan jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pembahasan dalam Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang menggunakan data sekunder dan data primer sebagai data pendukung dan dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Notaris dan PPAT yang bersangkutan tidak mengikuti Undang-Undang yang berlaku yang mengakibatkan lampaunya  pembuatan SKMHT yang diikuti APHT menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, sehingga SKMHT yang diikuti APHT tersebut batal demi hukum menurut 15 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Penulis menyarankan agar agar PPAT mempunyai daftar atau catatan khusus tentang semua SKMHT yang dibuatnya sehingga mudah dikontrol untuk mengetahui kapan berakhirnya masa berlaku SKMHT yang dibuatnya.

The purpose of this research is to analyze the Power of Attorney to give Mortgage followed by the Deed of Mortgage which has exceeded the time period and what are the legal consequences of the passage of time when the Power of Attorney to Imposition of Mortgage is followed by the Deed of Mortgage Encumbrance when viewed from Law Number 4 of 1996 regarding Mortgage Rights on land and objects related to land. The discussion in this journal uses a descriptive normative legal research method that uses secondary data and primary data as supporting data and is analyzed qualitatively by drawing deductive conclusions. The results of the study illustrate that the Notary and the PPAT concerned do not follow the applicable law which results in the past of making SKMHT followed by APHT according to Article 15 paragraph (3) of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage on land and objects related to land, so that the SKMHT followed by APHT is null and void according to 15 paragraph (6) of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage on land and objects related to land. The author suggests that PPAT has a list or special record of all SKMHT it makes so that it is easy to control to find out when the validity period of the SKMHT it makes.