KEABSAHAN SURAT KUASA KHUSUS YANG DITANDATANGANI DI LUAR NEGERI DALAM GUGATAN PERCERAIAN

Abstract

Tujuan dari penelitian ini guna memberikan pengetahuan keharusan dilakukannya legalisasi terhadap dokumen-dokumen yang diterbitkan di luar negeri untuk dapat digunakan di Indonesia, dan mengetahui tanggungjawab seseorang yang diberikan kuasa akibat kelalaiannya dalam menjalankan tugas yang dikuasakan kepadanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap pasal dalam peraturan perundang-undangan dengan membandingkan dengan peraturan perundang-undangan sejenis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis diperoleh hasil bahwa penggunaan dokumen yang ditandatangani ataupun diterbitkan di Luar Negeri harus dilakukan legalisasi oleh Perwakilan Indonesia di negara yang bersangkutan sebelum dapat diberlakukan atau digunakan di wilayah Indonesia, akan tetapi hal ini dapat dikesampingkan ataupun diperketat dengan adanya konvensi apostille yang digadang-gadang kan pemerintah guna mempermudah aturan mengenai legalisasi dokumen yang diterbitkan di luar negeri dengan beberapa syarat tertentu yang telah disetujui oleh negara-negara yang telah meratifikasi konvensi apostille seperti jika diatur khusus oleh negara pihak mereka harus diterbitkan sertifikat yang menyatakan kebenaran tandatangan dari dokumen tersebut. Seperti yang terjadi dalam putusan ini putusan perceraian yang dibatalkan oleh majelis hakim dikarenakan surat kuasa khusus yang diterbitkan di luar negeri tidak dilakukan legalisasi pada kedutaan setempat.

The purpose of this study is to provide knowledge about the legalization of documents issued abroad to be used in Indonesia, and to identify a person who has been given power of attorney due to his negligence in carrying out the duties assigned to him. The research method used in this research is normative, namely by interpreting the articles in the legislation by comparing them with similar legislation. Based on the research conducted by the author, the results show that the use of documents signed or issued abroad must be legalized by the Indonesian Representative in the country concerned before it can be applied or used in the Indonesian territory, but this can be ruled out or tightened by the existence of the apostille convention that the government is waiting for. In order to facilitate the rules regarding the legalization of documents issued abroad with certain conditions that have been approved by countries that have been approved by the apostille convention as regulated by the state parties, they must issue a certificate stating the correctness of the sign of the document. As happened in this decision, the divorce decision was annulled by the panel of judges because the special power of attorney issued abroad was not legalized locally.