KEDUDUKAN ALAT BUKTI SURAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SECARA ONLINE DI LUAR PENGADILAN

Abstract

Tujuan penulisan jurnal ini yaitu untuk  memahami bagaimana pengaturan dan kedudukan alat bukti surat dalam proses sengketa perdata di luar pengadilan secara Online. Metodelogi yang digunakan dalam penulisan jurnal hukum ini yaitu penelitian hukum secara normatif dengan Pendekatan berdasarkan Undang-Undang, serta pendekatan Analisis Konseptual. Hasil studi menunjukan bahwa pembuktian alat bukti surat dalam Penyelesaian Perkara Perdata secara Online di Luar Pengadilan masih berorientasi pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah dicabut dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alat bukti surat dalam perkara perdata merupakan hal yang sangat mendominasi apabila dibandingkan dengan alat bukti lainnya yang digunakan sebagai alat bukti penunjang sehingga kedudukan alat bukti surat pada sengketa perdata di luar pengadilan secara Online dapat disamakan dengan alat bukti konvensional sepanjang disepakati oleh para pihak.

ABSTRACT

The purpose of writing this journal is to understand the arrangement and position of documentary evidence in the Online civil dispute process outside of court. The methodology used in writing this legal journal is normative legal research with a law-based approach, as well as a conceptual analysis approach. The results of the study show that the proof of documentary evidence in Online Civil Case Settlement Outside of Court is still oriented towards Law Number 11 of 2008 which has been revoked by Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, and Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Documentary evidence in civil cases is very dominant when compared to other evidence which is used as supporting evidence so that the position of documentary evidence in Online civil disputes outside court can be equated with conventional evidence as long as it is agreed upon by the parties.