POLITIK HUKUM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI BALI TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI

Abstract

Penulisan jurnal ini memiliki 2 tujuan, yaitu  untuk mengetahui politik hukum mengenai isu lingkungan hidup dalam hal ini Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan untuk mengetahui peranan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung penerapan peraturan tersebut. Politik dan hukum merupakan hal yang sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya, berbagai produk hukum sering kali selalu melewati fase yang dihasilkan dari proses politik tersebut. Metode penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan meneliti keadaan sesungguhnya mengenai persoalan sampah plastik sekalai pakai dan ditambahkan oleh bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan substansi tersebut. Hasil studi ini menunjukkan bahwa politik hukum pembentukan Peragub. Prov. Bali No. 97 Tahun 2018 dapat dilihat mulai dari konsideran penjelasan umum Pergub, visi dan misi serta tertuang dalam kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi Bali yang dijalankan oleh instansi pemerintah daerah. Serta pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik melalui pembatasan sampah plastik sekali pakai, dengan peranan serta elemen masyarakat yang bersama-sama melalui satuan-satuan masyarakat hukum adat dengan konsep falsafah tri hita karana mengenai hubungan dengan lingkungan, timbulan sampah plastik yang berbahaya untuk kesehatan dan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat untuk mengelola dan membatasinya dalam kehidupan sehari-hari demi keasrian dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang layak hari ini dan di masa depan.

Essentially, this journal has 2 objectives, namely elaborating the direction of legal political policy on environment particularly The Governor regulation of Bali Province No. 97 of 2018 on restriction of single use plastic waste and infroming the community role to support the implementation of such regulations. Law and politics are two related components to each other, various legal products has been frequently passing through the phases resulted from the political process. This writing uses normative legal research method. Observing the fact of plastic waste issue in the community and added by legal materials related to the substance. This study resulted in that the legal politics of the establishment of Governer Act of Bali No. 97 Year 2018 can be seen on general explanation of Pergub, where government policies of Bali province that has been run by local government agencies. And the government is obligated to realize good environmental management through the restriction of single-use plastic waste, supported by the power of indigenous community units within the ancient conception of tri hita karana philosophy, especially to maintain relationship with the environment, the piled plastic waste is extremely harmful to our health and environment, it is regarded as responsibility of all communities to manage and limit the use of plastic for environmental preservation from today and the future.