PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN ATAS PEMBELIAN BARANG VIRTUAL DALAM GAME ONLINE JENIS FREEMIUM DI INDONESIA

Abstract

Semakin populernya game online di Indonesia menyebabkan banyak pemain yang melakukan pembelian barang virtual dalam game online tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, mengetahui bentuk perlindungan hukum atas kepemilikan barang virtual terhadap pemain game online di Indonesia berdasarkan KUHPerdata dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kedua, mengetahui bentuk upaya penyelesaian yang dapat ditempuh jika pemain game online dirugikan karena tutupnya server di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada KUHPerdata dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengutamakan pada bahan-bahan yang bersifat kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah bahwa pemain game online selaku konsumen mempunyai hak-hak sebagai konsumen. Barang virtual dalam game online merupakan suatu benda non-fisik yang mempunyai konsep yang sama dengan barang pada umumnya. Barang virtual yang dimiliki merupakan suatu benda yang terdapat hak penguasaan (bezit) tetapi bukan kepemilikan (eigendom). Jika hak-hak pemain game online tidak dapat dipenuhi oleh penyedia layanan maka wajib untuk mengganti kerugian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan dapat melalui jalur litigasi maupun non-litigasi yang dapat berupa konsultasi, negoisasi, mediasi dan konsiliasi.

The increasing popularity of online games in Indonesia has caused many players to purchase virtual goods in these online games. This study aims to, first, determine the form of legal protection for the ownership of virtual goods for online game players in Indonesia based on the Civil Code and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, second, to find out the forms of resolution that can be taken if online game players are disadvantaged due to server closures. in Indonesia. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach that refers to the Civil Code and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The data collection technique is done by giving priority to library materials. The result of this research is that online game players as consumers have rights as consumers. Virtual goods in online games are non-physical objects that have the same concept as goods in general. Virtual goods that are owned are objects that have control rights (bezit) but not ownership (eigendom). If the rights of online game players cannot be fulfilled by the service provider, then it is obligatory to compensate as stipulated in Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Settlement efforts that can be done can be through litigation and non-litigation channels, which can be in the form of consultation, negotiation, mediation, and conciliation.