PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WINE SALAK DESA ADAT SIBETAN KABUPATEN KARANGASEM

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap produk wine salak desa sibetan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geogerafis. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap wine salak produksi desa Sibetan, kecamatan Bebandem kabupaten karangasem ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat terbukti belum terdaftarnya sebagai indikasi geografis dan hal ini berdampak pada nilai jual wine tersebut yang terbilang murah seukuran produksi wine serta pemasarannya belum luas hanya sebatas wisatawan yang berkunjung saja.

The purpose of this study was to analyze the legal protection of salak wine products in the Sibetan village based on Government Regulation No. 51 of 2007 concerning Geographical Indications. This paper uses an empirical legal research method. The approach used in this research is the statute approach and the conceptual approach. The results showed that the legal protection of salak wine produced in Sibetan village, Bebandem sub-district, Karangasem district in terms of Government Regulation Number 51 of 2007 concerning Geographical Indications has not been able to improve the local economy, it is proven that it has not been registered as a geographical indication and this has an impact on the selling value of the wine. which is relatively inexpensive about the size of wine production and its marketing is not extensive, only limited to visiting tourists.