DINAMIKA PLURALISME PENGGOLONGAN PENDUDUK DALAM CAPAIAN KEADILAN MENGENAI SURAT KETERANGAN WARIS

Abstract

Tujuan penelitian ini mengenai capaian keadilan terhadap pluralisme penggolongan penduduk, dan bentuk keadilan dalam surat keterangan waris terhadap pluralisme penggolongan penduduk. Saat ini bangsa Indonesia sangat terstigma dengan adanya penggolongan kependudukan yang tentunya tidak mencerminkan keadilan dan dapat memecah belah persatuan dan perpecahan ini tentunya mengakar dari adanya inkonsistensi norma yang bertentangan dengan keadilan sosial. Penelitian hukum ini tergolong jenis penelitian hukum normatif karena terfokus pada peraturan yang tertulis terkait dengan konflik norma antara UU Kewarganegaraan  dengan Permen Agraria Tentang Pendaftaran Tanah serta kekosongan norma mengenai kewenangan pejabat dalam pembuatan atau pengesahan atau penguatan surat keterangan waris. Permen Agraria Tentang Pendaftaran Tanah tentunya harus dikesampingkan berdasarkan asas lex superior derogate legi inferiori, serta kedudukan camat  tidak sah dalam penguatan surat keterangan waris. Untuk meluruskan dan menegakan aturan surat keterangan waris diperlukan dua upaya yang tujuannya berdasarkan landasan yuridis sosiologis filosofis dalam mewujudkan kepastian hukum nilai keadilan sosial serta memberikan kemanfaatan dalam pembuktian yang sempurna.

The purpose of this research is about the achievement of justice against pluralism of classification of Indonesian citizens, and the form of justice in a certificate of inheritance against pluralism of classification of Indonesian citizens. Currently the Indonesian nation is very stigmatized by the existence of population classifications which certainly do not reflect justice and can divide unity and divisions, of course, stem from the inconsistency of norms that are contrary to social justice. This legal research is classified as a type of normative legal research because it focuses on written regulations related to the conflict of norms between the Citizenship Law and the Agrarian Ministerial Regulation on Land Registration as well as the vacuum of norms regarding the authority of officials in making or ratifying or strengthening inheritance certificates. The Agrarian Regulation on Land Registration must of course be set aside based on the principle of lex superior derogate legi inferiori, and the position of the camat is not valid in strengthening the certificate of inheritance. To straighten and enforce the rules of the certificate of inheritance, two efforts are needed whose objectives are based on juridical sociological philosophical foundations in realizing legal certainty in the value of social justice and providing benefits in perfect proof.