IMPLIKASI ASAS PACTA SUNT SERVANDA PADA KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

Abstract

Hukum perjanjian dalam sistem hukum di Indonesia, yang berfokus pada penerapan asas pacta sunt servanda dalam force majeure sehingga terdapat pengecualian-pengecualian oleh salah satu pihak untuk melaksanakan prestasi, sehingga memunculkan akibat hukum baru. Tulisan ini bertujuan untuk mendalami antara lain: asas pacta sunt servanda dalam hukum perjanjian Indonesia, ketentuan force majeure dalam hukum perjanjian Indonesia, dan implikasi asas pacta sunt servanda pada force majeure dalam hukum perjanjian Indonesia. Metode penelitian adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundangan-undangan, dan pendekatan konsep  yang merujuk doktrin-doktrin hukum. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif; yang diidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi maka bahan-bahan non hukum diikutsertakan, dilakukan telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang terkumpul, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hukum kontrak merupakan bagian hukum perdata, yang menitikberatkan terhadap kewajiban atau prestasi dalam self imposed obligation. Kehendak dalam freedom of contract dan freedom of choice wujud dari kontrak itu sendiri. force majeure adalah debitur tidak bisa melaksanakan kewajiban atau prestasi karena tidak ada kesalahan. Keadaan-keadaan yang menyebabkan force majeure dan dapat menunda atau membatalkan asas pacta sunt servanda.

The legal agreement of legal system in Indonesia, which is approved on the application of the principle of pacta sunt servanda in force majeure, it is accordance with the exception toward one of the parties to improve performance, thus giving rise to new legal results. This paper explores among others: the principle of pacta sunt servanda in Indonesian Contract Law, the provisions of force majeure in Indonesian Contract Law, and the implications of the principle of pacta sunt servanda on force majeure in Indonesian Contract Law. The research method is normative juridical, by asking for legislation, and asking for concepts that ask for legal doctrines. Primary legal material is legal material that functions authoritatively; which discusses legal facts and eliminates matters that are irrelevant to resolve legal issues that need to be resolved, discusses legal materials that are relevant if relevant, then non-legal materials are included, a review of legal issues related to collected legal materials is interesting conclusions in the form of legal arguments that address legal issues, and provide prescriptions. The results shows that contract law is part of civil law, which focuses on obligations or achievements in self-imposed obligations. The purpose in freedom of contract and freedom of choice from the contract itself. Force majeure is a debtor that cannot be resolved or failed because there are no errors. The conditions that cause force majeure and can be restored or canceled the principle of pacta sunt servanda.