PENGATURAN PENILAIAN DAN EVALUASI KUALITAS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Abstract

Pengaturan penilaian dan evaluasi kualitas penerapan Good Corporate
Governance (yang selanjutnya disebut GCG) pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut BUMN) merupakan salah satu metode pemerintah dalam menerapkan GCG di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan pendukung GCG pada BUMN dan untuk mengetahui apa saja pengaturan yang terkait dengan penilaian dan evaluasi kualitas penerapan GCG pada BUMN. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dan disertai dengan pendekatan analisis konsep hukum. GCG pada BUMN diatur dalam lima peraturan pendukung, yaitu Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor Kep-133/M-PBUMN/1999 tentang Pembentukan Komite Audit bagi BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER05/MBU/2008
Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
BUMN, Keputusan Menteri BUMN Nomor 09A/MBU/2005 Tentang Proses Penilaian
Fit & Proper Test Calon Anggota Direksi BUMN, Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 106 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri BUMN Nomor 23 Tahun 2000 mengatur dan merumuskan pengembangan praktik GCG dalam perusahaan perseroan, KEP-117/ MMBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN. GCG pada BUMN harus berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 (yang selanjutnya disebut Permen BUMN 01/2011). Pada prinsipnya
yang melakukan evaluasi adalah BUMN itu sendiri, sedangkan pelaksanaan penilaian dilakukan oleh penilai independen yang kompeten dan harus ditunjukan oleh Dewan Komisaris.