PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI DALAM NEGERI DARI PRAKTEK DUMPING DI BALI ( STUDY PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI )

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh tindakan perlindungan hukum terhadap industri dalam negeri dari praktek dumping di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Hal ini terlihat menjadi perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat dan semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja antar negara. Kegiatan bisnis internasional dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba (license and franchise), hak atas kekayaan intelektual, dan alih teknologi. Sementara konsekuensi internal Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan hasil kesepakatan World Trade Organization (WTO). Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan bebas mendorong industri dalam negeri untuk bersaing, baik di dalamnegeri sendiri maupun di pasar ekspor. Hal ini merupakan problem besar bagi Indonesia karena kemampuan produk Indonesia dari segi kualitas maupun kuantitas masih lemah.Terkait dengan hal tersebut penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Industri Dalam Negeri dari Praktik Dumping di Bali. Dengan menggunakan metode empiris ditemukan kesimpulan bahwa untuk melindungi Produk dalam negeri terhadap Produk dumping, Pemerintah melalui Deparemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum yaitu: Upaya Preventif dan Upaya Represif.