PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP PUTUSAN SPLITSING DALAM PERKARA PEMALSUAN SURAT

Abstract

Penegakan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kasus pemalsuan dokumen sering menimbulkan permasalahan hukum, terutama jika mekanisme pemisahan berkas perkara berujung pada proses pidana yang berjenjang. Dalam beberapa kasus, PPAT ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan keterangan palsu yang dimuat dalam akta otentik, padahal tugasnya hanya sebagai pelaksana administratif, yaitu mencatat keterangan para pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada PPAT dalam kasus tersebut dan mengkaji implikasi pemisahan berkas perkara terhadap keadilan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa pemisahan perkara hukum yang terkait tanpa mempertimbangkan keterkaitan fakta dan para pihak dapat berujung pada kriminalisasi terhadap PPAT. Oleh karena itu, kebijakan hukum dan perlindungan profesi PPAT sangat dibutuhkan. Perlindungan hukum bagi PPAT harus mengutamakan keadilan substantif dan memastikan tidak ada pemidanaan yang dijatuhkan secara tidak proporsional.

Legal enforcement against Land Deed Officials (PPAT) in cases of document forgery often raises legal issues, especially when the mechanism of splitting -the separation of case files-result in multiple criminal proceedings. In several instances, PPATs have been named as suspects based on false statements contained in authentic deeds, despite their role being merely administrative, recording the declarations of involved parties. This study aims to analyze the form of legal protection that should be granted to PPATs in such cases and to examine the implications of splitting on legal fairness. Using a normative legal research method and a case study approach, the study finds that separating related legal cases without considering the interconnectedness of facts and parties can lead to the criminalization of PPATs. Therefore, there is an urgent need for clear legal policies and protection of the profession. Legal protection for PPATs should prioritize substantive justice and ensure that criminal liability is not imposed in a disproportionate manner.