UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SEKSTORSI
Abstract
Tujuan penelitian ini untuk menelaah sejauh mana sistem perlindungan hukum yang ada saat ini mampu menjamin rasa aman dan keadilan bagi korban sekstorsi, sekaligus mengevaluasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menangani kasus-kasus serupa. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai kekosongan atau kelemahan regulasi yang ada, serta disusun rekomendasi yang tidak hanya memperkuat dasar hukum, tetapi juga mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menghadapi dan mencegah maraknya kejahatan sekstorsi di tengah pesatnya perkembangan dunia digital. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasilnya, bahwa sekstorsi bisa saja terjadi dalam bentuk faktor yang bervariasi, dari berbagai banyak faktor pelaku memiliki banyak cara untuk dapat memenuhi hasrat seksualnya. Sedangkan dalam perlindungannya, korban sekstorsi belum mendapatkan hak-haknya, walaupun seharusnya korban sekstorsi berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Untuk itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah korban mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang dapat dilakukan oleh Akhirnya, bahwa peran Negara sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan dan pemenuhan perlindungan terhadap korban sekstorsi.
The purpose of this study is to examine the extent to which the current legal protection system is able to guarantee a sense of security and justice for victims of sexism, as well as evaluate the role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in handling similar cases. Through this study, it is hoped that various gaps or weaknesses in existing regulations can be identified, and recommendations can be made that not only strengthen the legal basis, but are also able to build collective public awareness in dealing with and preventing the rise of sextortion crimes in the midst of the rapid development of the digital world. The research method used is normative juridical with legislative approach and case approach. The result is that sextortion can occur in the form of various factors, from many factors the perpetrator has many ways to fulfill his sexual desires. While in its protection, victims of sextortion have not received their rights, although victims of sextortion should be entitled to handling, protection and recovery. For this reason, one of the efforts that can be made is for the victim to submit an application to the Witness and Victim Protection Agency, which can be done by Finally, that the role of the State is very determining for the successful implementation and fulfillment of protection for victims of sex work.
