ANALISIS KRITIS FRASA "BERSIFAT ILUSTRATIF DAN TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI BATASAN" DALAM REGULASI KPBU SKALA KECIL

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis frasa dalam Permen Bappenas Nomor 7 Tahun 2023 dari berbagai perspektif, termasuk teori hukum (kepastian hukum, keadilan, kewenangan, harmonisasi hukum, interpretasi hukum, efektivitas hukum), teori pembangunan (berkelanjutan, partisipatif, good governance), implikasi terhadap kapasitas fiskal daerah, serta pembelajaran dari studi kasus dan literatur internasional tentang KPBU skala kecil. Permen Bappenas Nomor 7 Tahun 2023 memperkenalkan konsep Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Skala Kecil. Namun, frasa "bersifat ilustratif dan tidak dimaksudkan sebagai batasan penerapan KPBU Skala Kecil" dalam peraturan tersebut menimbulkan potensi masalah. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa frasa tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat partisipasi publik, bertentangan dengan prinsip good governance, memicu disharmoni hukum, meningkatkan risiko beban fiskal daerah, dan menghambat keberhasilan proyek KPBU skala kecil. Artikel ini merekomendasikan revisi frasa tersebut dan penyusunan panduan teknis yang lebih rinci dan mengikat untuk memastikan implementasi KPBU skala kecil yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia.  

This article aims to critically analyze the phrases in Bappenas Regulation Number 7 of 2023 from various perspectives, including legal theory (legal certainty, justice, authority, legal harmonization, legal interpretation, legal effectiveness), development theory (sustainable, participatory, good governance), implications for regional fiscal capacity, and lessons learned from case studies and international literature on small-scale PPPs. Bappenas Regulation Number 7 of 2023 introduces the concept of Small-Scale Government Cooperation with Business Entities (KPBU). However, the phrase "is illustrative and is not intended as a limitation on the application of Small-Scale PPPs" in the regulation raises potential problems. The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach. The results of the analysis show that the phrase has the potential to cause legal uncertainty, hinder public participation, conflict with the principles of good governance, trigger legal disharmony, increase the risk of regional fiscal burdens, and hinder the success of small-scale PPP projects. This article recommends a revision of the phrase and the development of more detailed and binding technical guidelines to ensure effective and sustainable implementation of small-scale PPPs in Indonesia.