KEDUDUKAN HUKUM PENGATURAN NOMINEE DALAM SISTEM HUKUM PERSEROAN DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas praktik nominee dalam korporasi di Indonesia serta urgensi langkah preventif dan represif dalam menangkal potensi tindak pidana pencucian uang dan terorisme yang menggunakan korporasi sebagai sarana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konflik norma antara Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya pengaturan konkret terhadap praktik nominee dalam korporasi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik norma, sehingga diperlukan rekomendasi pengaturan hukum yang lebih komprehensif untuk menjamin transparansi kepemilikan manfaat (beneficial ownership) sekaligus mendukung upaya pencegahan kejahatan ekonomi.

This study aims to examine the legality  of nominee  practices in corporations in Indonesia and the urgency of preventive and repressive measures in counteracting potential criminal acts of money laundering and terrorism that use corporations as a means. The research method used is normative juridical with a legislative approach and norm conflict analysis between Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing Beneficial Ownership of Corporations in the Context of Preventing and Eradicating Money Laundering and Terrorism Financing Crimes, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), and Law Number 25 of 2007 concerning Investment (UUPM). The results of the study show that the lack of concrete regulation on nominee  practices in corporations causes legal uncertainty and conflict of norms, so recommendations for more comprehensive legal arrangements are needed to ensure the transparency of beneficial ownership while supporting efforts to prevent economic crimes.