ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN OBAT TANPA IZIN EDAR
Abstract
Penjualan obat keras tanpa izin edar di Indonesia telah menjadi permasalah kesehatan warga dengan serius. Penelitian ini mempunyai tujuan dengan menganalisis aspek hukum terkait peredaran obat keras ilegal, terutama mengenai pengaturan hukum, pertanggungjawaban pidana pelaku, dan penerapan hukum berdasarkan putusan pengadilan. Metode penelitian dengan dipakai ialah penelitian hukum normatif pada pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengaturan hukum mengenai terjualnya obat tanpa izin edar sudah jelas pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengancam pelaku dengan sanksi pidana penjara serta denda yang signifikan. Pertanggungjawaban pidana pelaku, seperti dengan tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari, menunjukkan penerapan hukum yang sesuai meskipun hukuman yang dijatuhkan masih relatif ringan. Penegakan hukum kepada peredaran obat ilegal, terutama dengan dilakukan melalui jalur daring, masih menghadapi tantangan besar, namun penguatan pengawasan dan kerjasama antara BPOM dan aparat penegak hukum diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara lebih efektif. Kesimpulannya, pengaturan hukum mengenai peredaran obat keras tanpa izin edar pada Indonesia sudah tepat, namun tantangan dalam implementasinya masih perlu perhatian lebih lanjut.
The sale of unregistered hard drugs in Indonesia has become a serious public health issue. This study aims to analyze the legal aspects related to the circulation of illegal hard drugs, specifically regarding legal regulations, criminal liability of perpetrators, and the application of the law based on court decisions. The research method used is normative legal research with a juridical normative approach. The results show that the legal regulation concerning the sale of unregistered drugs is clearly defined in Law No. 36 of 2009 on Health, which imposes significant penalties, including prison sentences and fines for offenders. The criminal liability of perpetrators, as seen in the Kendari District Court's decision, demonstrates the application of appropriate legal actions, although the punishment imposed remains relatively mild. Law enforcement against the circulation of illegal drugs, especially those traded through online platforms, still faces significant challenges. However, strengthening surveillance and cooperation between BPOM and law enforcement agencies is necessary to effectively address this issue. In conclusion, the legal regulation of unregistered hard drugs in Indonesia is appropriate, but further attention is needed to overcome challenges in its implementation.
