URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DALAM RANGKA MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik perampasan aset hasil tindak pidana yang berlaku di Indonesia saat ini serta untuk mengidentifikasi dekonstruksi hukum rancangan undang-undang Perampasan aset dapat memberantas korupsi di Indonesia. Metode penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian adalah Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi yang secara substansial sejalan dengan konsep RUU perampasan aset. Jika merujuk pada peraturan yang ada tentang perampasan aset di Indonesia  nyatanya belum efektif dalam memberantas angka korupsi di Indonesia, sehingga adanya RUU perampasan aset ini diharapkan dapat menjadi terobosan baru memberantas kasus korupsi di indonesia karena lebih menitikberatkan kepada asset recovery dibanding pemidanaan terhadap koruptor.

The purpose of this study is to analyze the current practice of asset forfeiture of criminal proceeds in Indonesia and to identify the legal deconstruction of the draft law on asset forfeiture to eradicate corruption in Indonesia. The normative legal research method used in this research. The result of the research is that Indonesia has ratified the UNCAC through Law Number 7 of 2006 concerning the Ratification of the United Nations Convention Against Corruption which is substantially in line with the concept of the asset forfeiture bill. When referring to the existing regulations on asset forfeiture in Indonesia, in fact, it has not been effective in eradicating the number of corruption in Indonesia, so the existence of this asset forfeiture bill is expected to be a new breakthrough in eradicating corruption cases in Indonesia because it focuses more on asset recovery than punishment of corruptors.