THE CHALLENGE OF HARMONIZING CROSS-BORDER DATA TRANSFER REGULATIONS AMONG ASEAN MEMBER STATES

Abstract

Penelitian ini mengkaji regulasi transfer data lintas batas antar negara anggota ASEAN dan menganalisis tantangan dalam mengimplementasikan ASEAN Model Contractual Clauses (MCCs). Melalui penelitian hukum normatif dan analisis komparatif, studi ini mengungkapkan adanya perbedaan signifikan dalam kerangka perlindungan data di negara-negara ASEAN. Sementara negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina telah menetapkan undang-undang perlindungan data yang komprehensif, negara lain masih mengandalkan regulasi sektor-spesifik atau sama sekali tidak memiliki kerangka hukum khusus. Penelitian ini mengidentifikasi tiga tantangan utama yang menghambat implementasi efektif ASEAN MCCs: tidak adanya undang-undang privasi data yang seragam antar negara anggota, kurangnya mandat hukum dan mekanisme penegakan, serta standar perlindungan data yang relatif lemah dibandingkan dengan kerangka global seperti GDPR. Penemuan ini menekankan perlunya koordinasi regional yang lebih kuat dan harmonisasi standar perlindungan data untuk memfasilitasi transfer data lintas batas yang aman dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital di ASEAN.

This research examines the cross-border data transfer regulations among ASEAN member states and analyzes the challenges in implementing the ASEAN Model Contractual Clauses (MCCs). Through normative legal research and comparative analysis, the study reveals significant disparities in data protection frameworks across ASEAN countries. While nations like Malaysia, Singapore, and the Philippines have established comprehensive data protection laws, others rely on sector-specific regulations or lack dedicated frameworks entirely. The research identifies three major challenges hindering the effective implementation of ASEAN MCCs: the absence of uniform data privacy laws across member states, the lack of legal mandate and enforcement mechanisms, and relatively weak data protection standards compared to global frameworks like the GDPR. These findings highlight the need for stronger regional coordination and harmonization of data protection standards to facilitate secure cross-border data transfers and promote digital economic growth within ASEAN.