OPTIMALISASI PERAN BADAN ARBITRASE SYARI’AH NASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penutupan kantor perwakilan tersebut, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalisasi peran basyarnas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan Living Case Studies Approach, and statute approach. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah seperti buku dan jurnal. Kemudian data diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor penutupan kantor perwakilan terjadi akibat minimnya pemahaman masyarakat tentang peran Basyarnas, serta kurangnya sosialisasi tentang peran Basyarnas. Untuk mengoptimalkan peran Basyarnas, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti memperluas jaringan kantor perwakilan hingga ke tingkat kabupaten, meningkatkan anggaran operasional, serta memastikan prosedur arbitrase lebih efektif dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, sosialisasi dan edukasi secara intensif mengenai arbitrase syariah melalui berbagai platform, termasuk seminar, pelatihan, dan kampanye publik serta Bekerja sama dengan otoritas keuangan, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang arbitrase syariah.

This study aims to determine the factors that led to the closure of the representative office, as well as efforts that can be made to optimize the role of Basyarnas in resolving sharia economic disputes. This research uses empirical juridical method with Living Case Studies Approach, and statute approach. The data sources used in this research consist of primary and secondary data. Primary data is obtained through interviews. Secondary data is obtained through literature studies which include laws and regulations, as well as scientific literature such as books and journals. Then the data is processed and analyzed using qualitative methods. The results showed that one of the factors for the closure of the representative office was the lack of public understanding of the role of Basyarnas, as well as the lack of socialization of the role of Basyarnas. To optimize the role of Basyarnas, strategic measures are needed, such as expanding the network of representative offices to the district level, increasing the operational budget, and ensuring that arbitration procedures are more effective and affordable for the community. In addition, intensive socialization and education on sharia arbitration through various platforms, including seminars, training, and public campaigns as well as working with financial authorities, educational institutions, and community organizations to strengthen public understanding of sharia arbitration.