IMPLIKASI KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG DITANDATANGANI OLEH PENYEDIA YANG MENJALANI SANKSI DAFTAR HITAM

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari kontrak pengadaan barang/jasa yang ditandatangani oleh penyedia yang sedang menjalani sanksi daftar hitam dan meredomendasikan pendekatan yang dapat digunakan untuk menghindari kerugian negara. Penulisan ini merupakan kajian hukum normatif dengan pendekatan teori dan pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukan bahwa Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditandatangani oleh penyedia yang menjalani sanksi daftar hitam adalah batal demi hukum. Namun dengan berpedoman pada teori kemanfaatan hukum, pemutusan kontrak sebaiknya dihindari agar tidak terjadi kerugian negara yang lebih besar.

This study aims to analyze the legal consequences of Procurement of Goods/Services Contract signed by providers who are undergoing blacklisting sanctions and to recommend an approach that can be used to avoid losses to the state. This writing is a normative legal study using theoretical and legislative approaches. The results of the study indicate that procurement contracts signed by providers who are subject to blacklisting sanctions are null and void by law. However, based on the principle of legal utility, contract termination should be avoided to prevent greater losses to the state.