EFEKTIVITAS PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH BEKAS PERKEBUNAN DI DALAM KERANGKA REFORMA AGRARIA INDONESIA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program redistribusi tanah bekas perkebunan dalam konteks reforma agraria di Desa Karangnongko, Kabupaten Blitar. Salah satu permasalahan dalam sektor pertanahan di Indonesia adalah ketimpangan dalam kepemilikan tanah, dimana sebagian besar tanah masih dikuasai oleh pemilik modal. Banyak petani tidak memiliki tanah yang dapat mereka kelola untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengimplementasikan program redistribusi tanah bagi tanah bekas perkebunan yang izinnya habis atau belum diperpanjang. Izin HGU PT. Veteran Sri Dewi di Desa Karangnongko, Kabupaten Blitar telah habis dan menjadi objek reforma agraria untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan tanah antara petani/rakyat dan pemilik modal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai data utama. Data penelitian terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan agraria, serta bahan hukum sekunder berupa literatur seperti buku dan jurnal yang membahas tentang reforma agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas pelaksanaan reforma agraria diberikan kepada tanah bekas perkebunan yang telah habis masa berlaku HGU-nya dan tidak mengajukan perpanjangan izin dalam satu tahun terakhir. Meskipun pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Karangnongko, Kabupaten Blitar belum mencapai 100% kesuksesan, tanah bekas perkebunan ini masih dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Kendala yang dihadapi dalam redistribusi tanah meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan waktu yang terbatas untuk menyelesaikan proses redistribusi tanah.

This study aims to evaluate the effectiveness of the former plantation land redistribution program in the context of agrarian reform in Karangnongko Village, Blitar Regency. One of the problems in the land sector in Indonesia is inequality in land ownership, where most of the land is still controlled by capital owners. Many farmers do not have land that they can manage to improve their welfare. To overcome this problem, the government implemented a land redistribution program for former plantation land whose permits had expired or had not been renewed. HGU License PT. Sri Dewi's veterans in Karangnongko Village, Blitar Regency have run out and become the object of agrarian reform to reduce the land ownership gap between farmers/people and capital owners. This study uses normative juridical research methods with secondary data as the main data. Research data consists of primary legal materials such as agrarian laws and regulations, as well as secondary legal materials in the form of literature such as books and journals that discuss agrarian reform. The results showed that priority for the implementation of agrarian reform was given to former plantation land that had expired its HGU and did not apply for a permit extension in the past year. Although the implementation of land redistribution in Karangnongko Village, Blitar Regency has not achieved 100% success, this former plantation land is still used as agricultural land. Obstacles faced in land redistribution include limited human resources and limited time to complete the land redistribution process.