PROBLEMATIKA KEDUDUKAN PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PADA MAHKAMAH KONSTITUSI

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis problem yang terjadi dalam Pengujian PERPPU baik dari sisi kewenangan melakukan pengujian dan problem teknis atau hukum acara dalam pengujian. Dengan penelitian ini, diharapkan akan memberikan gambaran mengenai letak problem tersebut sehingga akan melahirkan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum dengan jenis deskriptif kualitatif dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perppu dapat dilakukan permohonan pengujian sebagai beberapa perkara yang telah diperiksa oleh mahkamah konstitusi walau juga tidak ada ketentuan secara eksplisit mengenai hal tersebut hanya berdasar penemuan hukum sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan perkara nomor 138/PUU-VII/2009. Putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat dengan alasan bahwa mahkamah tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengujian atas permohonan pengujian perppu karena jenis peraturan berupa Peraturan Pemerintah. Dengan diterimanya permohonan pengujian perppu pada mahkamah konstitusi, hal tersebut menjadi yurisprudensi dan menambah kewenangan bagi mahkamah konstitusi. Perkara pengujian perppu yang diperiksa oleh mahkamah konstitusi sampai saat ini berjumlah enam belas perkara dari lima jenis perppu. Enam belas perkara yang diperiksa, diadili dan diputus dengan amar putusan tidak dapat diterima. Pertimbangan hukum majelis hakim adalah objek permohonan sudah tidak ada karena telah disetujui menjadi UU oleh DPR.

The purpose of this study is to analyze the problems that occur in the PERPPU Testing both in terms of the authority to conduct testing and technical problems or procedural law in testing. With this study, it is hoped that it will provide an overview of the location of the problem so that it will create legal certainty. This research uses legal research with qualitative descriptive type with legislation approach, concept approach and case approach. The results of this study indicate that a Perppu application can be reviewed as several cases have been examined by the constitutional court although there is also no explicit provision regarding this only based on legal findings as legal considerations in the case decision number 138/PUU-VII/2009. There is a difference of opinion in the decision on the grounds that the court does not have the authority to conduct a review of the application for review of the perppu because the type of regulation is in the form of a government regulation. With the acceptance of the petition for review of the Perppu at the Constitutional Court, it becomes jurisprudence and increases the authority of the Constitutional Court. Up to now, there are sixteen cases of perppu review that have been examined by the constitutional court. Sixteen cases were examined, tried and decided with an unacceptable verdict. The legal consideration of the panel of judges is that the object of the petition no longer exists because it has been approved as a law by the DPR.