PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PRIVASI MASYARAKAT SEBAGAI OBYEK DALAM PEMBERITAAN OLEH PERS

Abstract

Artikel ini bermaksud menganalisis pengaturan mengenai perlindungan hak privasi masyarakat sebagai objek dalam pemberitaan oleh pers dan upaya penyelesaian hukum dalam hal terjadi pelanggaran atas hak privasi tersebut dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan terdapat kekosongan norma dalam pengaturan hak privasi dalam UU Pers. Dalam hal terjadi pelanggaran hak privasi masyarakat sebagai objek dalam pemberitaan pers, maka dapat dilakukan upaya hukum melalui jalur non litigasi yang ditempuh melalui hak jawab dan hak koreksi. Jika hak jawab tidak dilayani, atau misalnya dilayani namun masih terjadi sengketa, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengadu kepada Dewan Pers.  Dewan pers nantinya akan memberikan penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik. Dewan Pers juga akan menentukan bentuk rekomendasi penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) baik secara pidana maupun perdata dalam hal ditemukan adanya pelanggaran etika.

This article aims to analyze the regulations regarding the protection of the public's right to privacy as an object in reporting by the press and legal resolution efforts in the event of a violation of that right to privacy by referring to Law Number 40 of 1999 concerning the Press (Press Law). This research applies normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The study results found a vacuum of norms regulating the Press Law's right to privacy. If there is a violation of the public's right to privacy as the object of press reporting, legal action can be taken through non-litigation means, which are taken through the right of reply and correction. If the right to reply is not served or is served, but a dispute continues, the party who feels aggrieved can complain to the Press Council. The Press Council will later provide an assessment regarding whether or not there has been a violation of the code of ethics. The Press Council will also determine the form of recommendations for resolving disputes through the courts (litigation) both criminally and civilly if an ethical violation is found.