KEPASTIAN HUKUM PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAJELIS PEMERIKSAAN DISIPLIN KEDOKTERAN SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS YANG BERKEADILAN

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis prosedur pengambilan keputusan majelis pemeriksaan disiplin kedokteran dalam menyelesaikan sengketa medis di Indonesia dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus penerapan prosedur pengambilan keputusan Majelis Pemeriksaan Disiplin Kedokteran pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 121/G/2013/PTUN-JKT Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor. 5/B/2014/PT.TUN.JKT.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prosedur pengambilan keputusan Majelis Pemeriksaan Disiplin Kedokteran dalam menyelesaikan sengketa medis di Indonesia didasarkan pada ketentuan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus penerapan prosedur pengambilan keputusan majelis pemeriksaan disiplin kedokteran pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 121/G/2013/PTUN-JKT  jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor. 5/B/2014/PT.TUN.JKT berdasarkan pada Peraturan KKI No. 2 Tahun 2011 tentang tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi.

This research aims to examine and analyze the decision-making procedures of the medical disciplinary board in resolving medical disputes in Indonesia and the legal considerations of judges in rendering decisions on cases involving the application of decision-making procedures by the Medical Disciplinary Board in the Administrative Court Decision Number 121/G/2013/PTUN-JKT Jo. The Decision of the Administrative High Court Number 5/B/2014/PT.TUN.JKT. The research falls under the category of normative legal research. The findings of the study conclude that the decision-making procedures of the Medical Disciplinary Board in resolving medical disputes in Indonesia are based on the provisions of the Indonesian Medical Council Regulation Number 2 of 2011, as amended by Indonesian Medical Council Regulation Number 20 of 2014 regarding the Procedures for Handling Cases of Alleged Violations of Discipline by Doctors and Dentists. The legal considerations of judges in rendering decisions on cases involving the application of decision-making procedures by the medical disciplinary board in the Administrative Court Decision Number 121/G/2013/PTUN-JKT Jo. The Decision of the Administrative High Court Number 5/B/2014/PT.TUN.JKT are based on the Indonesian Medical Council Regulation No. 2 of 2011 concerning the procedures for handling cases of alleged violations of discipline by doctors and dentists.