EMINENSI PERJANJIAN JASA KONSTRUKSI DALAM PRAKTIK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERDASARKAN ASPEK HUKUM NASIONAL

Abstract

Sektor jasa konstruksi khususnya dalam pembangunan infrastruktur gedung merupakah hal yang saat ini dalam pembangunan yang besar-besaran di Indonesia. Hal ini tidak dipungkiri bahwa pembangunan dari tahun ke tahun terus bertambah dikarenakan adanya kebutuhan untuk mendukung kegiatan, baik dalam kegiatan industri, perkantoran dan sampai ke tempat rekreasi. Salah satu contohnya yaitu dalam pembangunan Proyek Nusa Dua Circle Avani Hotel, Bali yang diusung dalam kurun waktu sejak tahun 2013, kontrak kerja yang dibuat hanya berdasarkan Surat Perintah Kerja yang tidak mengatur secara detail ruang lingkup, hak dan kewajiban antara para pihak, hingga sampai jatuh dalam sengketa yang diputus oleh Mahkamah Agung. Hal ini merupakan masalah yang dasar yakni akibat kurangnya memerhatikan kontrak jasa konstruksi yang sesuai standar dalam undang-undang maupun peraturan pelaksananya. Atas hal tersebut dampaknya ialah kepenyelesaian sengketa yang hasilnya tidak menguntungkan salah satu pihak yakni Penerima Jasa sebagai pemilik proyek. Penyelesaian sengketa sejatinya sudah ditentukan oleh undang-undang maupun peraturan pelaksananya, akan tetapi banyak yang disimpangi dikarenakan hal tersebut kembali ke kesepakatan para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prosedur yang berlaku dalam Jasa Konstruksi dan implementasinya dalam proyek secara riil, dimana penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang mencari suatu kebenaran berdasarkan hukum positif dengan data-data sekunder berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan dan didukung dengan data sekunder berupa studi pustaka dan dikuatkan melalui bahan hukum tertier yaitu berupa kamus dan ensiklopedia, sehingga dapat memberikan gambaran pada apa yang seharusnya dilaksanakan menurut undang-undang namun pada pelaksanaannya belum memenuhi sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

The construction services sector, especially in building infrastructure development, is something that currently undergoing massively in Indonesia development. It cannot be denied that development continues to increase year to year due to the necessary to support activities, both in industrial activities, offices and recreational areas. One example is in the construction of the Nusa Dua Circle Avani Hotel, Bali Project which was carried out in the period since 2013, the work contract was made only based on a Work Order which did not regulate in detail the scope, rights and obligations between the parties, until it fell in a dispute decided by the Supreme Court. This is a basic problem, namely the result of a lack of attention to the construction service contracts that comply with the standards in the laws and implementing regulations. The impact of this is the resolution of disputes whose results do not benefit one of the parties, namely the Service Recipient as the project owner. Dispute resolution is actually determined by the law and its implementing regulations, but many things are deviated from because it comes down to the agreement between the parties. This research aims to identify procedures that apply in Construction Services and their implementation in real projects, where this research was carried out using a normative juridical approach method that seeks truth based on positive law with secondary data in the form of primary legal materials in the form of statutory regulations and is supported by secondary data in the form of literature studies and corroborated through tertiary legal materials, namely in the form of dictionaries and encyclopedias, so that it can provide an overview of what should be implemented according to the law but in its implementation it has not met the provisions in the statutory regulations.