PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER ATAS PEMBATASAN PENGOBATAN KANKER PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL BERDASARKAN ATURAN PEMBATASAN FORMULARIUM NASIONAL

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi batasan pelayanan kesehatan penderita kanker peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akibat aturan pembatasan formularium nasional dan perlindungan hukum dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi penderita kanker peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasca berlakunya KepMenKes RI Nomor 01.07/Menkes/1970/2022 tentang pembatasan formularium nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif,  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya pembatasan dari pelayanan kesehatan kepada pasien atau penderita kanker yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam bentuk pengobatan pasien atau penderita kanker yang diberikan dokter dengan  menjalankan peraturan pemerintah yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01.07/Menkes/1970/2022 Tentang Formularium Nasional menjadi hal inkonsistensi dari pemerintah dengan mengesampingkan hak-hak konstitusional dari penderita kanker yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal peningkatan kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Mengenai perlindungan hukum yang  diberikan  kepada dokter dalam menjalankan peraturan pemerintah  yaitu  Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01.07/Menkes/1970/2022 Tentang Formularium Nasional harus sesuai dengan perundangan yang  berlaku tanpa menghilangkan hak dokter selaku professional dan warganegara, seperti yang tercantum di dalam Undang- Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan Kitab Undang -Undang Hukum Pidana.

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze and identify the limitations of healthcare services for cancer patients who are participants of the Social Security Organizing Agency due to the rules of the national formulary restriction and legal protection for doctors in providing healthcare services to cancer patients who are participants of the Social Security Organizing Agency after the implementation of the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 01.07/Menkes/1970/2022 regarding the national formulary restriction. This study is normative legal research. The approach used in this study is a legislative approach and a conceptual approach. The results of the research indicate that the limitations on healthcare services for patients or cancer patients who are participants of the Health Social Security Organizing Agency (BPJS Kesehatan) in the form of treatment provided by doctors in accordance with the government regulations specified in the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 01.07/Menkes/1970/2022 regarding the National Formulary constitute an inconsistency on the part of the government, disregarding the constitutional rights of cancer patients which are the government's responsibility in terms of improving health and well-being. Regarding the legal protection provided to doctors in implementing government regulations, specifically the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 01.07/Menkes/1970/2022 regarding the National Formulary, it must comply with the prevailing legislation without diminishing the rights of doctors as professionals and citizens, as outlined in the Health Law, Medical Practice Law, Healthcare Professionals Law, and the Criminal Code.