RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan restorative justice pada tindak pidana penipuan di wilayah Kepolisian Resor (Polres) Tuban sekaligus kendala dari pelaksanaan restorative justice pada tindak pidana penipuan di wilayah Kepolisian Resor (Polres) Tuban. Metode penelitian ini ialah yuridis empiris. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui wawancara, studi lapangan, studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Metode analisa yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ialah pelaksanaan restorative justice pada tindak pidana penipuan di wilayah Kepolisian Resor (Polres) Tuban ini telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan waktu pelaksanaan restorative justice, keterbatasan jumlah petugas, tingkat pemahaman masyarakat mengenai restorative justice masih rendah, para pihak yang berperkara tidak kooperatif, dan sulitnya mencapai kesepakatan saat proses mediasi dilaksanakan. Kendala-kendala tersebut tentunya dapat dilakukan upaya untuk menanggulanginya.

The purpose of this study is to find out the implementation of restorative justice in fraud crimes in the Tuban Resort Police area as well as the obstacles to the implementation of restorative justice in fraud crimes in the Tuban Resort Police area. This research method is empirical juridical. Primary data and secondary data were obtained through interviews, field studies, literature studies and laws and regulations. The analytical method used is descriptive qualitative. The results of the research are that the implementation of restorative justice in fraud crimes in the Tuban Resort Police area has been carried out in accordance with Standard Operating Procedures (SOP). However, in practice, there are several obstacles such as the limited time for implementing restorative justice, the limited number of officers, the level of public understanding of restorative justice is still low, the parties to the case are not cooperative, and the difficulty of reaching an agreement during the mediation process is carried out. Of course, these constraints can be made efforts to overcome them.