Pembayaran Fee Kurator dalam Hal Putusan Pernyataan Pailit Dibatalkan Oleh Mahkamah Agung
Abstract
This study aims to determine the payment of the curator's fee in the event that the decision of the bankruptcy statement is canceled by the Supreme Court so that it can examine and find out how the payment of the curator's fee in the event that the decision of the bankruptcy statement is annulled by the Supreme Court, as well as to examine and find out the legal consequences of the curator's actions in the event that the decision of the bankruptcy statement is canceled. by the Supreme Court. This research is a type of qualitative research by following the typology of normative legal research. Research data were collected by means of literature and document studies. The data that has been collected will be identified and compiled systematically, both data obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Then all the data obtained from the literature study and document study are relevant to the related theory and written descriptively and analyzed qualitatively. The results of this study show that: first, based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Permenkumham) Number 18 of 2021 concerning Guidelines for Service Fees for Curators and Management in Article 3 paragraph (1) letter c, payment of the curator fee in the case of a statement decision bankruptcy is canceled by the Supreme Court either at the level of cassation or review, then the amount of service fees is charged to the applicant for the declaration of bankruptcy or the applicant and debtor, the amount of which is determined by the Panel of Judges. Second, the decision to declare bankruptcy was canceled by the Supreme Court either at the level of cassation or review, then the legal consequences that occur are in accordance with the provisions of Article 72 of the Bankruptcy Law and PKPU, namely the curator is responsible for errors or omissions in carrying out management and/or settlement tasks. cause loss to the bankruptcy estate. The legal consequence is the responsibility of the curator after the decision of the Supreme Court that annuls the bankruptcy decision, namely all legal actions that have been carried out by the curator in managing and settling the bankruptcy estate cannot be restored to their original state and are binding forever.
Downloads
References
Abdul Halim, Analisis Investasi, Edisi Kedua, Salemba, Jakarta, 2005.
Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, Ctk Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri hukum Bisnis: Kepailitan, Ctk Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
E..F. Brigham dan J.F. Houston, Dasar-dasar Manajemen Keuangan, Edisi Sepuluh, Salemba Empat, Jakarta, 2006.
Emmy Yuhassarie, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Kajian Hukum, Ctk Pertama, Jakarta, 2005.
Fred BG Tumbuan, Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan Dengan Kepailitan, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.
Jerry Hoff, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, Cetakan Pertama, Tatanusa Indonesia, Jakarta, 2004.
Lilik Mulyadi, Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik: Dilengkapi Putusan-putusan Pengadilan Niaga, Ctk Pertama, Alumni, Bandung, 2013.
Lukman Syamsuddin, Manajemen Keuangan Perusahaan, Ctk Kesebelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan), Ctk Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
Martono & Agus Harjito, Manajemen Keuangan, Ctk Pertama, Ekonesia, Yogyakarta, 2002.
Munir Fuady, Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek, Ctk Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Munir Fuady, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.
Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan Terbatas, Ctk Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk Ketiga, FH UII Press, Yogyakarta, 2017.
Sartono Agus, Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi, Edisi Empat, BPFE, Yogyakarta, 2008.
Setia Mulyawan, Manajemen Keuangan, Ctk Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Krediotr dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Ctk Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008.
Siti Soemarti Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1993.
Sudana, Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik,Ctk Pertama, Erlangga, Jakarta, 2011.
Sutan Remy Shahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Failissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Grafiti, Jakarta, 2002.
Suwarsono Muhammad, Strategi Penyehatan Perusahan: Generik dan Kontekstual, Ekonisia, Yogyakarta, 2001.
Syamsudin Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, Ctk Pertama, Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm. 43
Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia, Ctk Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
Jurnal
Annisa Chaula rahayu, Herman Susetyo, Paramita Prananingtyas, Putusan Pailit Atas Perusahaan Asuransi dan Akibat Hukumnya di Indonesia (Kajian Yuridis Atas Putusan No. 10/Pailit/2002/PN.JKT.PST dan Putusan MA No. 021 /K/N/2002, Jurnal Diponegoro Law Review, Vol 1, No. 2, 2013.
Fajar Riansyah Pratama, Budiharto, dan Hendro Saptono, Tanggung Jawab Kurator Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung yang Membatalkan Putusan Pailit (Studi Kasus Putusan Kepailitan PT Telkomsel), Jurnal Diponegoro Law Review, Vol 4, No. 4, 2015.
Maruli Simalago, Inkonsistensi Persyaratan Permohonan Pailit Dihubungkan dengan Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jurnal Syiar Hukum, Vol. 15, No. 1, Juni 2017.
Sunarmi, Utary Maharany Barus, Jelly Leviza, Hak dan Kewajiban Kurator Pasca Putusan Pembatakan Pailit Pada Tingkat Kasasi Oleh Mahkamah Agung (Studi Kasus Kepailitan PT. Telkomsel VS PT. Prima Jaya Informatika), Jurnal USU Law Journal, Vol. 3, No. 1, April 2015.
Yohanes Yanuarius Panggo, Purwanto, dan Nur Arifudin, Kajian Hukum tentang Upaya Pencegahan Kepailitan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jurnal Beraja Niti, Vol. 3 No. 7, 2014.
Tesis atau Disertasi
Bravika Bunga Ramadhani, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang PT Prudential Life Insurance), Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
Nyoman Samuel Kurniawan, Kepailitan yang Bermula dari Keadaan Exceptio Inadimpleti Contractus (Analisis Terhadap Putusan Pernyataan Pailit dalam Perspektif hukum Perjanjian dan Kepailitan), Tesis, Universitas Udayana, Denpasar, 2013.
Valerie Selvie Sinaga, Analisa Putusan Kepailitan pada Pengadilan Niaga Jakarta, Fakultas Hukum Univeristas Katolik Indonesia, Jakarta, 2005.
Online/World Wide Web:
Sovia Hasanah, Ini Ketentuan Besaran Imbalan jasa Kurator, terdapat dalam https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5acc23da7732a/ini-ketentuan-besaran-imbalan-jasa-kurator/, diakses pada tanggal 24 April 2021 pkl 17.51 WIB
