Pengaturan Komoditas Lada Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Perspektif Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

  • Darwance Darwance Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
  • Sigit Nugroho
  • Yokotani Yokotani

Abstract

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai penghasil lada dan timah yang menjadi komoditi unggulan daerah tersebut. Dalam rangka pengelolaan sektor pertambangan timah dan lada putih yang sudah mendapat perlindungan Indikasi Geografis, maka diperlukan upaya dari pengambil kebijakan dalam bentuk pengaturan perundang-undangan yang baik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di provinsi tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, pembahasan didasarkan pada perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku. Hasil studi menunjukkan bahwa sejumlah aspek telah memenuhi asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kendatipun masih terdapat beberapa hal pula yang belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan oleh pembentuk peraturan daerah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Astawa, I. G. P. (2012). Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, Bandung. Alumni.

Bank Indonesia. (2016) Kajian Model Pembiayaan Komunitas Lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bekerjasama Dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bangka Belitung. Pangkalpinang.

Fuady, M. (2010). Perbandingan Ilmu Hukum. Refika Aditama. Bandung.

Indrati, M. F. S., (2007). Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya (Buku 2). Kanisius.Yogyakarta.

Jayasamudra, D.J. & Cahyono, B. (2006). Lada Teknik Budi Daya dan Pascapanen. Aneka Ilmu, Semarang.

Marzuki, P. M. (20110. Penelitian Hukum. Kencana Prenada. Media Group. Jakarta.

Nasution, B. J. (2008) Metode Penelitian Ilmu Hukum. Mandar Maju. Bandung.

Raharjo, S. (2014). Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti. Bandung.

Ranggawidjaja., R. (1998). Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia.Mandar Maju.
Bandung.





Jurnal Kertha Patrika, Vol. 40, No. 1 April 2018, h. 11

P-ISSN: 0215-899X, E-ISSN: 2579-9487



Salim, H. S. & Nurbani, E. S. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sarpian. (2003). Pedoman Berkebun Lada dan Analisis Usaha Tani. Kanisius. Yogyakarta.

Soekanto, S. & Mamuji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.
Rajawali Press. Jakarta.

Yuliandri. (2009). Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan. Raja Grafindo. Jakarta.

Jurnal

Daras, U. & Pranowo, D. (2017). Kondisi Kritis Lada Putih Bangka Belitung dan Alternatif Pemulihannya. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 28(1), 1-6.

Djaja, H. (2013). Perlindungan Indikasi Geografis pada Produk Lokal dalam Sistem Perdagangan Internasional. Jurnal Cakrawala Hukum, 18(2).

Rosadi, O. (2010). Hukum Kodrat, Pancasila dan Asas Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 10(3), 277-284

Ramli, T. A., & Sumiyati, Y. (2009). Model Integrasi Lembaga Perwakilan untuk Pendaftaran sebagai Alternatif Pendaftaran untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Ubi Cilembu. Jurnal Hukum & Pembangunan, 39(1), 14-57.

Santosa, A. G. D. H., Ranawijaya, I. B. E., Ariana, I. G. P., Salain, N. M. S. P. D., & Widiatedja, I. P. (2011). Prinsip Non Diskriminasi Perjanjian General Agreement on Trade in Services (GATS) Pada Pengaturan Penanaman Modal Asing Di Bidang Pariwisata Di Indonesia. KERTHA PATRIKA. 36(2).

Yessiningrum, W. R. (2015). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 3(1)

Yuhono, J. T. (2007). Sistem Agribisnis Lada dan Strategi Pengembangannya. Jurnal Litbang Pertanian, 26(2), 76

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemasaran Lada Putih Bangka Belitung

Internet

Lihat di http://bangka.tribunnews.com/2016/08/04/kebun-lada-terluas-ada-di-bangka-selatan, diakses pada tanggal 21 Juni 2017, pukul 13.30 WIB.

Darwance. (2015). Lada Indikasi Geografis atau Paten? Bangka Pos. Bangka.
Published
2018-06-21
How to Cite
DARWANCE, Darwance; NUGROHO, Sigit; YOKOTANI, Yokotani. Pengaturan Komoditas Lada Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Perspektif Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kertha Patrika, [S.l.], v. 40, n. 01, p. 1-12, june 2018. ISSN 2579-9487. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/39988>. Date accessed: 05 nov. 2024. doi: https://doi.org/10.24843/KP.2018.v40.i01.p01.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)