Kepatuhan Pemerintah dalam Memenuhi Hak atas Lingkungan yang Sehat (Studi Kasus Citizen Lawsuit Kualitas Udara Jakarta)
Abstract
Gugatan warga negara adalah mekanisme hukum bagi warga negara yang menuntut tanggung jawab pemerintah atas isu-isu tertentu. Salah satunya adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst. Koalisi masyarakat Jakarta "Gerakan Ibu Kota" mengajukan gugatan warga negara ini, yang menuntut tanggung jawab pemerintah atas hak lingkungan yang sehat, dalam hal ini, udara sehat di Jakarta. Salah satu putusan gugatan warga negara adalah menghukum tergugat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk melakukan inventarisasi kualitas udara ambien, menentukan status kualitas udara ambien daerah setiap tahun dan mengumumkannya kepada publik, serta mengembangkan dan melaksanakan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber-sumber pencemar. Penelitian ini menyelidiki kepatuhan pemerintah dalam melaksanakan putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Para penggugat berpendapat bahwa pemerintah telah mengabaikan tanggung jawabnya terkait lingkungan bersih yang diatur oleh beberapa undang-undang. Pengadilan juga menyetujui alur argumen ini dan memutuskan bahwa ketidakpatuhan tersebut terhadap undang-undang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban negara terkait hak atas lingkungan yang sehat. Pengadilan memerintahkan pemerintah untuk mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki kondisi udara Jakarta. Oleh karena itu, kepatuhan pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab yang ditetapkan dalam putusan pengadilan perlu diawasi agar pemerintah dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan memenuhi hak-hak warga negara.
Downloads
References
Jillian Mackenzie, & Jeff Turrentine. (2021, June 22). Air Pollution Facts, Causes and the Effects of Pollutants in the Air | NRDC. NRDC. https://www.nrdc.org/stories/air-pollution-everythingyou-need-know#whatis
Ken Lee, Michael Greensoton, 2021, Polusi Udara Indonesia dan Dampaknya Terhadap Usia Harapan Hidup, September 2021, Air Quality Live Index, Eenergy Policy Institute at The University of Chicacgo, h. 3
World Health Organization, 2021, Executive Summary WHO Global Air Quality Guidelines, WHO European Center for Environmental and Health, Germany, h. 4-5
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN. Jkt.Pst. h. 279
Ridwan HR. 2014. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada, Jakarta. h. 321
Elizabeth A. Martin ed., 2002, A Dictionary of Law, Oxford University Press, New York, h. 477
Bryan A. Garner, 2014, Black’s Law Dictionary Edisi Kesepuluh, Claitors Pub Division, New York, h. 211.
Mas Achmad Santosa, Raynaldo Sembiring. 2021. https://theconversation.com/bagaimana-warga-bisa-ajukan-gugatan-hukum-terhadap-pemerintah-terkait-banjir-di-kalimantan-selatan-153977 diakses pada 4 Maret 2025 pukul 12.41 wib.
Taylor; SE. Peplau, LA. & Sears DO. 2006. Psikologi Sosial. Tri Wibowo (Terjemahan). Prenada Media Group. Jakarta. h. 266
Isharyanto, 2016. Ilmu Negara, Oase Pustaka, Karanganya , h. 136-137
Tom R. Tyler, 2006, Why People Obey the Law, Princeton University Press, New Jersey. h. 115