Kajian Critical Legal Studies Terhadap Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Listrik di Indonesia

Abstract

Komitmen pemerintah dalam upaya penurunan emisi karbon ditandai dengan lahirnya kebijakan insentif pajak terhadap kendaraan listrik di Indonesia.  Kebijakan tersebut berdampak ganda sehingga menimbulkan diskursus dalam implementasinya. Disatu sisi, kebijakan ini bertujuan untuk mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan menurunkan emisi karbon tetapi disisi lain kebijakan ini justru menimbulkan masalah baru terhadap kemandirian fiskal daerah.  Melalui pendekatan critical legal studies penerapan kebijakan insentif pajak terhadap kendaraan listrik terdapat bias kebijakan pengadaan kendaraan listrik baik dari hulu ke hilir, sehingga berpotensi untuk menguntungkan elite-elite atau golongan tertentu, tetapi di satu sisi dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hegemoni kepentingan membentuk struktur insentif fiskal kendaraan listrik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan critical legal studies dalam menganalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan terhadap kemandirian fiskal daerah, adanya kontradiksi antara upaya penurunan emisi karbon melalui promosi kendaraan listrik dengan kondisi sumber energi listrik di Indonesia yang masih didominasi oleh pembangkit listrik berbahan bakar fosil, serta kebijakan ini berpotensi menguntungkan sekelompok elite tertentu yang memiliki kepentingan dalam industri kendaraan listrik dan sektor energi yang pada kenyataannya terkoneksi dengan jabatan-jabatan di pemerintahan