Regulasi Vaksinasi Covid-19 pada Sektor Pariwisata di Kota Semarang: Perspektif Hukum Administrasi Negara
Abstract
The Covid-19 outbreak has resulted in significant losses across various sectors, notably the tourism sector, which is recognized as a Priority Sector for Job Development under President Joko Widodo's administration. In response, the government implemented health and vaccination protocols to mitigate the spread of Covid-19 and gradually revive the tourism industry. This research aims to examine the rights and obligations of stakeholders concerning the regulations governing health and vaccination protocols for the tourism sector in Semarang City. The data for this study were obtained through a literature review, employing descriptive qualitative methods. The author utilized both a statutory approach and a conceptual approach to gather information. This research will specifically analyze the framework of health and vaccination protocol regulations during Covid-19 pandemic in Indonesia, focusing on the tourism sector from the perspective of State Administrative Law. In this analysis, the author applies the Principles of Formulating Good Legislation and the General Principles of Good Governance (AUPB), emphasizing the need for legal certainty for stakeholders in the tourism sector. The findings indicate that the regulations established in Semarang City between 2020 and 2021 primarily revolved around activity restrictions and health protocols. While there is a delineation of rights and obligations among stakeholders regarding the enforcement of health protocols, there remains a lack of legal clarity concerning rights and responsibilities related to vaccination in the tourism sector. Consequently, rights such as access to health insurance and the ability to engage in economic activities within the tourism industry have not been fully established.
Downloads
References
Budiana, I Nyoman. (2021). Pengaturan Protokol Kesehatan Dalam Upaya Mencegah Penularan Covid-19 di Bali. Denpasar Timur: CV. Setia Bakti.
Rossiter, C.L. (2011). Constitutional Dictatorship Crisis Government in the Modern Democraties. Read Book Limited.
Jurnal
Ahmad & Muslimah. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. Peceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS), 1 (1): 173-186.
Anggraini, Krisantiwi Meira. (2022). Kajian Peraturan Protokol Kesehatan bagi Perorangan serta Penegakannya. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia. 2(1): 24-29.
Cahyono, E. & Tim Kajian KSPN. (2017). Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN): Antara Demi Pertumbuhan Ekonomi dan Praktik Green Grabbing. Sajogyo Institute dan Right Resource Initiative: 31-17.
Ginting, Oskar Arifandi., Lubis, M.Yamin., Affan, Ibnu. (2021). Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Oleh Pemerintah Terhadap Warga Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Konstitusional Warga Negara. Jurnal Ilmiah METADATA. 3(2): 508-524.
Masnun, Muh. Ali., Sulistyowati, Eny., Irfa Ronaboyd. (2021). Perlindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 dan Tanggung Jawab Negara Peenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. Jurnal Ilmu Hukum 17(1): 35-47.
Nurhayati, Yati., Ifrani, & Said, M. Yasir. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia. 2(1): 1-20.
Pratama, Anugrah Muhtarom. (2021). Pemenuhan Vaksinasi Covid-19 Sebagai Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Adat di Indonesia. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. 7(1): 212-236.
Rawar, Ellsya Angelin., K. Yosua Adi & A. Sarah Puspita. (2021). Edukasi Kesehatan tentang Vaksinasi dalam Pencegahan Penyakit Infeksi Virus kepada Warga Bintaran Yogyakarta. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Kesehatan. 1(1): 18-26.
Zaman, Muhammad Nafi Uz & Simatupang, Dian Puji Nugraha. (2023). Pengecualian Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam Keadaan Daurat Covid-19. Istinbath: Jurnal Hukum. 20(1): 136-154.
Tesis atau Disertasi
Dwina, Irma. (2020). Melemahnya Ekonomi Indonesia pada Pariwisata Akibat Dampak dari pandemi Covid-19. FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
NS. Marwasih, Arpan. (2018). Konsekuensi yuridis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Kompetensi Absolut PTUN. Tesin FH UII.
Online/World Wide Web:
Semarang, Pemerintah Kota (2018). Kota Semarang Jadi Destinasi Wisata Paling Dicari Di Google. https://semarangkota.go.id/p/400/kota_semarang_jadi_destinasi_wisata_paling_dicari_di_google , diakses 28 Oktober 2023.
Organization, H.O. (2018). World Health Organization WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on Covid-19. https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 , diakses 29 Oktober 2023.
Peraturan Perundang-Undangan
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 (Inpres 6/2020) tentang Peningkatan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Nasional.
Keputusan Walikota Semarang Nomor 443/277 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Percapatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.
Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Percapatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang.
Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Percapatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang.
Surat Edaran Nomor 440/0005942 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Tengah.
Surat Edaran Nomor B/1995/440/III/2020 tentang Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Tengah Terhadap Risiko Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Tengah.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Putusan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 mengenai pemberian batasan tindakan pemerintah yang tidak dapat digugat.
