Penyitaan Kekayaan sebagai Pelunasan Pidana Denda: Dapatkah Mencapai Tujuan Pemidanaan?
Abstract
The aim of this research is to examine the extent of limitations on the seizure of a convict's assets or income to settle criminal fines, as well as its relation to the objectives of punishment under the Law Number 1 of 2023 concerning Criminal Code (National Criminal Code). This research employs a normative juridical method with a statutory approach. The research conclude that the provisions for seizing a convict's assets or income to settle unpaid fines can support the achievement of the objectives of punishment under the National Criminal Code. However, to attain this goal, there must be provisions defining the limits on the convict's assets or income that may be seized. The construction of such limits can adopt the provisions on seizure as regulated in the Indonesian Civil Procedure Code (HIR) and the Bankruptcy/PKPU Law.
TRANSLATE with x
English
Arabic
Hebrew
Polish
Bulgarian
Hindi
Portuguese
Catalan
Hmong Daw
Romanian
Chinese Simplified
Hungarian
Russian
Chinese Traditional
Indonesian
Slovak
Czech
Italian
Slovenian
Danish
Japanese
Spanish
Dutch
Klingon
Swedish
English
Korean
Thai
Estonian
Latvian
Turkish
Finnish
Lithuanian
Ukrainian
French
Malay
Urdu
German
Maltese
Vietnamese
Greek
Norwegian
Welsh
Haitian Creole
Persian
TRANSLATE with
COPY THE URL BELOW
Back
EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
Back
Downloads
Download data is not yet available.
References
Aisah, A. (2015). Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP. LEX CRIMEN, 4(1).
Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(2), 361. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.361-384
Bakhri, S. (2010). Kebijakan Legislatif Tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 17(2), 317–334. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art8
Fajar, M. & Yulianto Achmad. (2010) Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Gunarto, M. P. (2012). Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan. Mimbar Hukum, 21(1), 93. https://doi.org/10.22146/jmh.16248
Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(2), 217–227. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227
Isfardiyana, S. H. (2017). Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 3(3), 628–650. https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a10
Isharyanto, I. (2016). Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik. Jakarta: WR.
Judith A., G. (1988). Structuring Criminal Fines: Making an “Intermediate Penalty” More Useful and Equitable. Justice System Journal, 13(1), 37–50. https://doi.org/10.1080/23277556.1988.10871083
Kantona, M.E. (2018) Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Guna Memenuhi Hak Restitusi yang Diberikan Kepada Korban Tindak Pidana. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht).
Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana
Mitenda, H. (2018). Fenomena Dalam Kekosongan Hukum. Rechtvinding.
Mulyadi, L. (2002). Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia. Jakarta: Djambatan .
Nola, L. F. (2019). Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan (The Position Of General Seizure Towards Others in The Process of Bankruptcy). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 9(2), 217–234. https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1047
O.S., E., Hiariej. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 199 (2016).
Pratiwi, A. R., & Prabowo, T. Y. J.,; Pradana, I. R. (2020). Sita Umum dan Penjualan Saham Debitor Pailit oleh Kurator. Ensiklopedia Sosial Review, 2(3), 227–238. https://doi.org/10.33559/esr.v2i3.556
Pradana, V. (2021). Tinjauan Yuridis Kewenangan Executive Ambtenaar Jaksa Eksekutor Dalam Penyitaan Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi Terhadap Harta/Benda Yang Bukan Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PN.TJK). Penulisan Kertas Kerja Perorangan. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
Rusdiana, E. (2020). Pengenaan Pidana Denda yang Dapat Dikonversi dengan Pidana Kurungan pada Pelaku Anak. Jurnal Yudisial, 12(3), 363. https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.364
Soekanto S. & Sri Mamudji. (2010). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada
Sultony, A. (2021). Urgensi Regulasi Eksekusi Pidana Denda di Bidang Perpajakan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Wajah Hukum, 5(1), 212. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.391
Susim, S. (2015). Pidana Denda dalam Pemidanaan serta Prospek Perumusannya dalam Rancangan KUHP. LEX CRIMEN, 4(1).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 (2023).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (1981).
Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(2), 361. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.361-384
Bakhri, S. (2010). Kebijakan Legislatif Tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 17(2), 317–334. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art8
Fajar, M. & Yulianto Achmad. (2010) Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Gunarto, M. P. (2012). Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan. Mimbar Hukum, 21(1), 93. https://doi.org/10.22146/jmh.16248
Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(2), 217–227. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227
Isfardiyana, S. H. (2017). Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 3(3), 628–650. https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a10
Isharyanto, I. (2016). Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik. Jakarta: WR.
Judith A., G. (1988). Structuring Criminal Fines: Making an “Intermediate Penalty” More Useful and Equitable. Justice System Journal, 13(1), 37–50. https://doi.org/10.1080/23277556.1988.10871083
Kantona, M.E. (2018) Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Guna Memenuhi Hak Restitusi yang Diberikan Kepada Korban Tindak Pidana. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht).
Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana
Mitenda, H. (2018). Fenomena Dalam Kekosongan Hukum. Rechtvinding.
Mulyadi, L. (2002). Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia. Jakarta: Djambatan .
Nola, L. F. (2019). Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan (The Position Of General Seizure Towards Others in The Process of Bankruptcy). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 9(2), 217–234. https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1047
O.S., E., Hiariej. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 199 (2016).
Pratiwi, A. R., & Prabowo, T. Y. J.,; Pradana, I. R. (2020). Sita Umum dan Penjualan Saham Debitor Pailit oleh Kurator. Ensiklopedia Sosial Review, 2(3), 227–238. https://doi.org/10.33559/esr.v2i3.556
Pradana, V. (2021). Tinjauan Yuridis Kewenangan Executive Ambtenaar Jaksa Eksekutor Dalam Penyitaan Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi Terhadap Harta/Benda Yang Bukan Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PN.TJK). Penulisan Kertas Kerja Perorangan. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
Rusdiana, E. (2020). Pengenaan Pidana Denda yang Dapat Dikonversi dengan Pidana Kurungan pada Pelaku Anak. Jurnal Yudisial, 12(3), 363. https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.364
Soekanto S. & Sri Mamudji. (2010). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada
Sultony, A. (2021). Urgensi Regulasi Eksekusi Pidana Denda di Bidang Perpajakan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Wajah Hukum, 5(1), 212. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.391
Susim, S. (2015). Pidana Denda dalam Pemidanaan serta Prospek Perumusannya dalam Rancangan KUHP. LEX CRIMEN, 4(1).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 (2023).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (1981).
Published
2024-12-30
How to Cite
ARDIANSAH, Mohammad Didi; SHOLIHAH, Afnan Zahidatush.
Penyitaan Kekayaan sebagai Pelunasan Pidana Denda: Dapatkah Mencapai Tujuan Pemidanaan?.
Kertha Patrika, [S.l.], v. 46, n. 3, p. 222-236, dec. 2024.
ISSN 2579-9487.
Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/107799>. Date accessed: 07 jan. 2025.
doi: https://doi.org/10.24843/KP.2024.v46.i03.p.01.
Issue
Section
Articles
