Maharta Yasa, Made, Indonesia

• Vol. 02, No. 02, Februari 2014 - Articles
  KEDUDUKAN IMMIGRATION ON BOARD (IOB) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
  Abstract  PDF
• Vol. 04, No. 01, Februari 2016 - Articles
  TINJAUAN HUKUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB PERWAKILAN DIPLOMATIK TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
  Abstract  PDF
• Vol. 04, No. 01, Februari 2016 - Articles
  PENGATURAN MENGENAI PENOLAKAN SURAT KEPERCAYAAN OLEH NEGARA PENERIMA (STUDI KASUS PENOLAKAN DUTA BESAR INDONESIA UNTUK BRASIL)
  Abstract  PDF
• Vol. 04, No. 01, Februari 2016 - Articles
  PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENEMBAKAN DI KAWASAN TUMPANG TINDIH LAUT CINA SELATAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS: PENEMBAKAN SEORANG NELAYAN BERKEBANGSAAN TIONGKOK OLEH MILITER FILIPINA DI KEPULAUAN SPRATLY)
  Abstract  PDF
• Vol. 04, No. 02, Februari 2016 - Articles
  KEBIJAKAN INTERNASIONAL PENGATURAN LEMBAGA GANTI RUGI DALAM PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT PENGOPERASIAN BENDA-BENDA ANGKASA BUATAN
  Abstract  PDF
• Vol. 04, No. 03, April 2016 - Articles
  PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERWAKILAN DIPLOMATIK DI WILAYAH PERANG
  Abstract  PDF
• Vol. 04, No. 03, April 2016 - Articles
  PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERWAKILAN DIPLOMATIK DI WILAYAH PERANG
  Abstract  PDF
• Vol. 04, No. 03, April 2016 - Articles
  PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERWAKILAN DIPLOMATIK DI WILAYAH PERANG
  Abstract  PDF
• Vol 05, No. 05, Desember 2017 - Articles
  TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KERUSAKAN GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK DI WILAYAH KONFLIK STUDI KASUS KERUSAKAN GEDUNG DIPLOMATIK REPUBLIK INDONESIA DI YAMAN
  Abstract  PDF
• Vol 8 No 9 (2020) - Articles
  Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling)
  Abstract  PDF