PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERWAKILAN DIPLOMATIK DI WILAYAH PERANG

  • Airlangga Wisnu Darma Putra
  • Putu Tuni Cakabawa Landra
  • Made Maharta Yasa

Abstract

Serangan udara dari pesawat militer koalisi negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi dalam perang di Yaman yang menghancurkan sebagian kantor kedutaan besar Republik Indonesia di Yaman pada tanggal 20 April 2015 lalu ternyata menjadi isu menarik di ranah hukum internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum internasional mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi perwakilan diplomatik di wilayah perang serta untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum atas gangguan terhadap perwakilan diplomatik negara pengirim di wilayah perang. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum internasional yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap perwakilan diplomatik di wilayah perang. Tulisan ini menyimpulkan bahwa hukum internasional telah mengatur tentang perlindungan hukum bagi perwakilan diplomatik di wilayah perang dimana perwakilan diplomatik harus terbebas dari segala gangguan dan serangan. Selanjutnya, pihak yang bertanggung jawab adalah negara penerima dan pelaku penyerangan baik individu dan atau negara.

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
WISNU DARMA PUTRA, Airlangga; TUNI CAKABAWA LANDRA, Putu; MAHARTA YASA, Made. PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERWAKILAN DIPLOMATIK DI WILAYAH PERANG. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], apr. 2016. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/20177>. Date accessed: 13 nov. 2024.
Section
Articles

Keywords

Perang, Perwakilan Diplomatik, Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>