A PENCANTUMAN KLAUSUL BAKU BARANG YANG SUDAH DI BELI TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN DALAM PERJANJIAN STANDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Abstract

ABSTRACT

Penulisan study mengkaji pencantuman klausla baku mengenai barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, dalam sebuah perjanjian standar dapat dikatakan benar berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta dapat menimbulkan Akibat Hukum apabila adanya pencantuman Klasula baku seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dalam sebuah perjanjian standar. Penulisan jurnal ini menerapkan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan instrument hukum atau produk hukum (The Statute Approh) artinya “pendekatan ditinjau berdasarkan telaah dari berbagai jenis UU atau regulasi sesuai topik kajian”.  Salah satunya ialah mengenai pengaturan pencantuman klausula baku dalam sebuah perjanjian standar berupa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan sesuai Pasal 18UU Perlindungan Konsumen, hal tersebut dilarang. Mengatur perihal setiap penawaran barang ataupun jasa yang dilakukan pelaku usahayang ditujukan kepada konsumen tidak diperbolehkan membubuhkan klausula baku dalam sebuah dokumen maupun sebuah perjanjian dalam hal ini menyatakan pengalihan tangungjawab pelaku usaha. Serta, memuat aturan terkait larangan pelaku usaha dalam perihal pencantuman klausula baku dengan peletakan maupun bentuknyasusah terlihat, penulisannya tidak terbaca dengan jelas, serta  kalimatnya susah untuk dipahami. Akibatnya konsumen merasa dirugikandan menimbulkan akibat hukum terhadap klausula baku pada perjanjian standar tersebut. Sehingga berdasarkan aturan pada Pasal 18 ayat 3 perjanjian dikatakan batal demi hukum.

Kata Kunci: Klausul Baku

ABSTRACT

The author's study assesses that the inclusion of a standard clause regarding goods that have been purchased cannot be returned, in a standard agreement can be justified based on Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and can cause Legal Consequences if there is an inclusion of a standard clause as previously mentioned in a standard agreement. In writing this journal, it uses normative legal research methods and approaches to legal instruments or legal products (The Statute Approach). One of them is regarding the arrangement of affixing standard clauses in a standard agreement in the form of goods that have been purchased cannot be returned according to Article 18 of the Consumer Protection Act, this is prohibited. Pay attention that the subject of every offer of goods or services made by business actors aimed at consumers is not allowed to affix standard clauses in a document or an agreement, in this case declaring the transfer of responsibilities of business actors.Also, contains rules related to the prohibition of business actors in terms of affixing standard clauses with the positioning or shape being difficult to see, the writing is not legible, and the sentences are difficult to understand. As a result, consumers feel disadvantaged and cause legal consequences for the standard clauses in the standard agreement. So based on the rules in Article 18 paragraph 3, the agreement can be declared null and void.

keywords: Standard Clause