POLEMIK UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERPPU TENTANG CIPTA KERJA

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji polemik terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat, serta untuk menganalisis penerbitan dan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan dua hal utama. Pertama, inkonstitusional bersyaratnya UU Cipta Kerja menurut Putusan MK disebabkan oleh cacat formil dalam proses pembentukannya. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mendesak terhadap proses legislasi, termasuk revisi terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019. Kedua, penerbitan Perppu Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 menimbulkan berbagai polemik. Proses pembentukan aturan ini dinilai mengabaikan rekomendasi MK, sehingga memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana aturan tersebut merepresentasikan kebutuhan dan harapan hukum masyarakat.

Kata kunci: Putusan MK, Perppu Cipta Kerja, legislasi, inkonstitusional bersyarat, pembentukan undang undang.

ABSTRACT

This study aims to examine the polemic surrounding the Constitutional Court (MK) Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, which declared the Job Creation Law conditionally unconstitutional, and to analyze the issuance and enactment of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2 of 2022 as Law No. 6 of 2023. The study employs normative legal research methods with a statutory and conceptual approach. The findings reveal two main points. First, the conditional unconstitutionality of the Job Creation Law, as determined by the Constitutional Court, resulted from formal defects in its legislative process. Therefore, immediate improvements in the legislative process are required, including revising Law No. 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations, as amended by Law No. 15 of 2019. Second, the issuance of Perppu on Job Creation, subsequently enacted as Law No. 6 of 2023, has sparked prolonged controversies. The legislative process is perceived as disregarding the Constitutional Court's recommendations, raising questions about whether the law truly represents the needs and expectations of the broader society.

Keywords: Constitutional Court decision, Perppu on Job Creation, legislation, conditionally unconstitutional, lawmaking process.