PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA TERHADAP PERUMAHAN DI ATAS BANGUNAN PUSAT PERBELANJAAN

Abstract

Target pada pembahasan berikut, ialah agar memahami mengenai status kepemilikan secara peraturan dari hunian di atas mal dan mengetahui bagaimana pertanggung jawaban dari pengembang perumahan (developer) terhadap rumah “di atas mal”. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif serta pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan secara peraturan dengan meneliti aspek-aspek peraturan yang ada. Penelitian ini memakai peraturan hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum bahkan buku-buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian. Pembahasan ini menunjukkan bahwa status hukum dari hunian diatas mal serta pertanggung jawaban dari pengembang perumahan (developer) terhadap “rumah di atas mal” mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan menitikberatkan pada aspek kepastian hukum.

The target in the following discussion is to understand the legal ownership status of the residence above the mall and find out how the responsibility of the housing developer is for the houses "above the mall". The approach used is a regulatory approach by examining aspects of existing regulations. The research used is normative research and This research uses legal regulations, such as laws and all official documents that contain legal provisions, even books, articles, journals and research results. This discussion shows that the legal status of housing above the mall as well as the responsibility of the developer for the "house above the mall" refers to Law no. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations, Law no. 28 of 2002 concerning Buildings, Law no. 20 of 2011 concerning Flats, Law No. 1 of 2011 concerning Housing and Residential Areas with an emphasis on the aspect of legal certainty.