KAJIAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT RAKYAT BERDASARKAN UU ITE

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk menguraikan mengenai kajian hak asasi manusia dala menganalisis kebebasan berpendpat rakyat dalam konteks kegiatan informasi dan transaksi elektrinik, dan untuk mengenalisis penerapan kebebasan berpendapat rakyat di Indonesia setelah ditetapkannya UU ITE. Metode yang digunakan guna meleksanakan penelitian ini ialah memakai pendekatan yuridis-normatif, yakni metode penulisan yangkeseluruhan data sekunder hukum, berdasarkan bentuk penelitian ini maka sifat penelitian yang diterapkan ialah preskriptif, yakni penulisan yang bertujuan untuk memberikan gambaran terkait bagaimana penerapan kebebasan berpendapat rakyat di Indonesia setelah ditetapkannya UU ITE. Data bersumber dari bahan hukum sekunder berupa artikel, jurnal maupun referensi lainnya yang dihimpun melalui studi dokumen. Adapun hasil penelitian ini ialah menyisipkan beberapa kewenangan tambahan di UU ITE, dapat memberikan efek penguatan peranan dalam upaya perlindungan terhadap penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal ini, Pemerintah berkewajiban untuk mencegah penyebaran informasi elektronik yang berisikan larangan dan kewenangan penghentian akses informasi elektronik yang isinya melanggar hukum. Pemerintah juga wajib untuk melindungi kepentingan umum terutama dari betuk penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, pemerintah wajib mencegah penyebaran informasi elektronik yang dilarang karena hal tersebut telah sesuai dengan ketetapan yang ada di peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan penjelasan umum UU ITE, pengesahan UU merupakan efek yang muncul dari tiga pendekatan, yaitu pendekatan hukum, pendekatan teknologi, dan pendekatan sosial budaya-etika.

The purpose of this study is to describe the study of human rights in analyzing the people's freedom of opinion in the context of information activities and electronic transactions, and to identify the application of the people's freedom of opinion in Indonesia after the enactment of the ITE Law. The method used to carry out this research is to use a juridical-normative approach, namely a writing method that is entirely legal secondary data. the enactment of the ITE Law. The data is sourced from secondary legal materials in the form of articles, journals and other references that are collected through document studies. The results of this study are the insertion of several additional powers in the ITE Law, which can have the effect of strengthening the role in efforts to protect against misuse of information and electronic transactions. In this case, the Government is obliged to prevent the dissemination of electronic information that contains prohibitions and the authority to stop access to electronic information whose contents violate the law. The government is also obliged to protect the public interest, especially from the misuse of information and electronic transactions. Therefore, the government is obliged to prevent the dissemination of prohibited electronic information because it is in accordance with the provisions in the legislation. If it is related to the general explanation of the ITE Law, the ratification of the Law is an effect that arises from three approaches, namely the legal approach, the technological approach, and the socio-cultural-ethical approach.