ANALISIS NORMATIF TERHADAP REZIM HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, mengetahui dan memahami secara mendalam pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri sekaligus menelaah lebih lanjut hal-hal yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normative melalui pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Undang--Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri utamanya dalam definisi, ruang lingkup pelindungan dan peran serta pemerintah di tingkat pusat, daerah dan kabupaten/kota. Adapun kelebihan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah adanya pelindungan yang lebih komprehensif dan menghadirkan ruang lingkup pelindungan yang lebih luas dibandingkan Undang-Undang sebelumnya, meskipun hingga jurnal ilmiah ini ditulis peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 belum ditetapkan sehingga masih terdapat ketidakjelasan norma dalam beberapa aspek pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan, Pekerja Migran Indonesia, Analisis Normatif

The purpose of this research is to analyse, analyse, recognize and provide an in-depth comprehension towards the protection of Indonesian Migrant Worker abroad while analysing the advantages and disadvantages from the Act Number 18 2017 On The Protection of Indonesian Migrant Worker. This research is conducted through juridical normative research method supported by comparative approach. The results of this study show that there are several significant differences between Act Number 18 2017 On The Protection of Indonesian Migrant Worker and Act Number 39 2004 on Assignment and Protection of Indonesian Labour Abroad particularly in terms of definition, scope of protection and the participation of the Central Government and Regional Government. As for the advantages of Act Number 18 2017 On The Protection of Indonesian Migrant Worker are the existence of a relatively more comprehensive protection and a broader scope of protection compared to the previous regime. Although as this scientific journal has been written, the implementing regulation upon the Act Number 18 2017 On The Protection of Indonesian Migrant Worker has not entered into force yet.

Key Words: Protection, Indonesian Migran Worker, Normative Analisise